Connect with us

NASIONAL

FPDIP : Jokowi Wujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin Masuk 50 Tokoh

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah mengatakan penghargaan yang diraih Presiden Jokowi masuk 50 tokoh Muslim berpengaruh, menegaskan bahwa Presiden telah mampu mewujudkan prinsip Islam yang Rahmatan Lil Alamin di Indonesia.

“Saya menilai penghargaan itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi berhasil mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil Alamin,” kata Said dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Said terkait rilis Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC) yang merilis top 50 Muslim berpengaruh di dunia untuk tahun 2020.

Dari daftar tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat kehormatan dengan masuk kedalam daftar 50 besar tokoh Muslim berpengaruh dunia.

Dalam daftar yang dipublikasikan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020, Jokowi berada di urutan ke-13, tepat di bawah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani.

Said Abdullah menjelaskan hasil survei lembaga internasional yang berkedudukan di Amman, Yordania itu mengkonfirmasikan pengakuan dunia internasional terhadap komitmen keislaman Presiden Jokowi.

“Hal ini sekaligus membuktikan, Presiden Jokowi sangat pro terhadap Islam. Dengan demikian, segala tudingan negative yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi terbantahkan dengan sendiri,” ujarnya.

Menurut Said, hasil survei tersebut membuktikan dunia internasional mengakui keberpihakan Presiden Jokowi terhadap Islam.

Said yang merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menilai komitmen ke-Islam-an Presiden Jokowi tercermin dalam sejumlah kebijakan ekonomi, terutama program pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan misi ajaran Islam.

“Dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi mendorong pemberdayaan zakat sebagai pengembangan ekonomi mikro Islam. Bagi umat Islam, pembayaran zakat merupakan bentuk ibadah yang misinya mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat,” katanya.

Said yang juga Ketua DPP PDIP itu menilai, kebijakan ekonomi yang digagas Presiden Jokowi sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin.

Hal itu menurut dia karena dengan berzakat, umat Islam bisa berbagi rezeki dan meningkatkan persaudaraan bahkan sejak 2017, Presiden Jokowi melakukan pembayaran zakat penghasilannya.

“Presiden Jokowi juga mengajak pejabat tinggi hingga kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Dia menilai dukungan terhadap pengembangan zakat sebagai sumber ekonomi umat tidak hanya dijalankan Presiden Jokowi secara pribadi namun juga mendorong umat Islam terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat melalui Badan Zakat Nasional (Baznas).

Bahkan menurut dia, Kepala Negara telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pungutan zakat sebesar 2,5 persen, karena dengan berzakat, umat Islam dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi hingga mengentaskan kemisikinan.

“Saya menyakini, zakat sangat penting menggerakan pertumbuhan ekonomi, menuntaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Kalau kebijakan ini diimplementasikan, potensi penerimaan zakat sangat besar, mencapai Rp271 triliun, dana yang sangat besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga mendorong kemajuan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang hingga September 2019 telah mencapai 53 BWM di 16 Provinsi yang telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp27,7 miliar kepada 21.557 nasabah.

Selain itu menurut dia, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, juga telah merilis Perpres mengenai penetapan Hari Santri Nasional sehingga semua pencapaian itu bentuk komitmen dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap umat Islam. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Fadjroel : Calon Wakil Panglima TNI Prerogatif Presiden

Published

on

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Apakabarnews.com, Jakarta – Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, tokoh yang akan menjadi calon Wakil Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

“Menurut Pak Pratikno, ada memang usulan-usulan tetapi semuanya menjadi hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan atau pun menerima semua usulan-usulan dari pihak-pihak yang memang berkaitan dengan upaya pemilihan Wakil Panglima TNI,” kata Fadjroel menjelaskan penryataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut dia, proses pemilihan jabatan berbintang empat itu tengah dilakukan.

“Sesuai dengan peraturan presiden yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sekarang sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti,” jelas Fadjroel.

Presiden telah menerima pimpinan dan perwira tinggi Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan itu membahas komitmen konsensus kebangsaan dan pengarahan menjaga program pembangunan nasional.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

Lalu pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

Kemudian, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.

Wakil Panglima TNI juga berkewajiban melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima. (bay)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Menhan Prabowo Tegaskan ASEAN Jadi Penyeimbang di Kawasan Indo-Pasifik

Published

on

Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Retreat, di Bangkok, Thailand, Minggu (17/11/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menjan) RI, Prabowo Subianto menyebutkan, ASEAN harus dapat menjadi penyeimbang (balancing) dan penghubung (bridging) di kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Indo-Pasifik Outlook agar tidak ada dominasi kekuasaan di kawasan.

“ASEAN melalui netralitas dan sentralitasnya mengajak seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan,” kata Prabowo, saat menghadiri pertemuan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) Retreat, di Bangkok, Thailand, Minggu (17/11/2019).

Hal itu, lanjut Prabowo, karena Indo-Pasifik bukanlah semata-mata milik ASEAN, melainkan milik masyarakat dunia.

“Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai hanya dalam konteks bebas dan terbuka melainkan juga harus memiliki karakteristik inklusif, transparan, dan komprehensif, mendatangkan manfaat bagi kepentingan jangka panjang seluruh negara di kawasan, dan didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama,” katanya pula.

Indonesia berharap agar permasalahan keamanan di kawasan seperti pencurian kekayaan alam, pelanggaran wilayah, penyelundupan dan sengketa wilayah, bencana alam dan kemanusiaan dapat diatasi melalui kerja sama yang kuat, sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Permasalahan Laut China Selatan yang mengemuka saat ini, kata Menhan Prabowo harus segera diselesaikan secara damai melalui forum dialog dan diplomasi dengan mendorong “Code of Conduct” yang telah disepakati ASEAN agar dapat diterima oleh negara Tiongkok.

Oleh karena itu, melalui pertemuan Forum ADMM Retreat, Menhan RI lebih lanjut berharap akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan kerja sama pertahanan ASEAN di masa yang akan datang.

“Bagi Indonesia, ASEAN adalah wadah membangun kerja sama yang bermanfaat bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan kita. Melalui pilar politik dan keamanan ASEAN, kita bisa memperkuat keamanan Asia Tenggara yang tentunya juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dalamnya,” kata Menhan Prabowo. (shk)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Menhan Sampaikan Komitmen Indonesia Wujudkan Asia Tenggara yang Damai

Published

on

Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Retreat, di Bangkok, Thailand, Minggu (17/11/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan sejahtera serta disegani oleh kawasan lain.

Menhan Prabowo menyampaikan koomitmen Indonesia itu saat menghadiri pertemuan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) Retreat, di Bangkok, Thailand, Minggu (17/11/2019).

Menurut Menhan RI, ASEAN mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa, sehingga sejak dulu selalu menjadi magnet kepentingan kekuatan global.

Selain itu, perairan ASEAN juga merupakan urat nadi transportasi dan perdagangan dunia.

“Namun, potensi wilayah laut di Asia Tenggara akan sulit dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada proteksi serta jaminan keamanan dan keselamatan dari masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Prabowo di hadapan sejumlah Menhan se-ASEAN itu pula.

Di tengah situasi dunia internasional yang penuh dengan ketidakpastian, kata mantan Danjen Kopassus itu, ASEAN harus tetap menjaga komitmen dan koneksitasnya bagi kesejahteraan bersama.

Guna mewujudkan hal tersebut, kata dia, ASEAN harus memiliki kerja sama yang tangguh dan dapat diandalkan, tidak mudah dicerai-beraikan oleh kepentingan sesaat serta perlunya memelihara komitmen terhadap piagam ASEAN.

“ASEAN tidak boleh terpecah belah dan terpolarisasi yang akan mengakibatkan konflik dan perpecahan. Indonesia secara tegas menentang invasi negara dalam bentuk apa pun dan di wilayah negara mana pun khususnya di Asia tenggara,” ujar Menhan Prabowo menegaskan.

Keyakinan akan kekuatan ASEAN harus dimulai dengan kemandirian ASEAN khususnya bidang pertahanan di antaranya meliputi kerja sama pengamanan laut perbatasan, penyelesaian sengketa perbatasan, industri pertahanan dan bidang lainnya harus mengutamakan selalu sentralitas ASEAN.

Kerja sama ASEAN dalam kerangka ADMM-Plus, Kerja sama Mallacca Strait Patrol, Trilateral Indomalphi di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi, pertukaran informasi strategis ASEAN Our Eyes melalui mekanisme ADI (ASEAN Direct Communication Infrastructure) telah menunjukkan kepada dunia internasional tentang komitmen ASEAN bagi terwujudnya kawasan yang tangguh, aman, damai dan sejahtera. (shk)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending