Connect with us

HUKUM

Anggota DPR : Wewenang Keluarkan Perppu Sebagai Diktator Konstitusi

Published

on

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024, Masinton Pasaribu mengatakan wewenang Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai diktator konstitusi.

Ia menambahkan akan berbahaya jika ada orang yang mendesak untuk segera mengeluarkan Perppu. Lalu, Presiden menggunakan desakan itu untuk berlaku semena-mena.

“Perppu itu diktator konstitusi. Bahaya kalau soal ketatanegaraan atau konstitusi, kita diletakkan pada tekanan-tekanan,” kata Masinton saat menjadi pembicara dalam acara “Habis Demo Terbitlah Perppu” di Tebet Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2019).

Anggota DPR dari fraksi PDI-Perjuangan itu akan selalu memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengeluarkan Perppu.

Masinton mengatakan betapa berbahayanya Perppu jika dikeluarkan hanya karena ada kegentingan yang digenting-gentingkan oleh sejumlah pihak.

Ia mengatakan tatanan konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat pascaorde baru bisa rusak jika Presiden berhasil dipaksa mengeluarkan Perppu.

“Jangan ada yang mendesak-desak Presiden. Suatu saat, Presiden ke depan, mungkin bukan Jokowi. Lalu ada pedemo datang ke depan Istana menuntut dikeluarkan Perppu Pers. Lalu karena Presiden itu tidak suka kebebasan pers, dikeluarkannya lah. Rusak kebebasan Pers kita,” ujar Masinton.

Oleh karena itu, atas nama kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, ia meminta agar jangan ada lagi yang mendorong Presiden mengeluarkan Perppu.

Ia mengingatkan bahwa publik pasti tidak ingin kebebasan pers dibatasi atas nama kegentingan yang digenting-gentingkan tadi.

Masinton mengatakan di era reformasi, semua saluran sudah disiapkan jika masyarakat ingin komplain terhadap satu produk perundang-undangan.

Salah satunya lewat Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi sebagai sarana menyampaikan komplain masyarakat terhadap satu produk perundang-undangan.

Menurut dia, suatu keanehan jika produk UU belum memiliki nomor dan bahkan belum diundangkan ke masyarakat. Lalu, ada pihak-pihak yang memaksa Presiden mengeluarkan Perppu. Seakan meminta Presiden bertindak diktator dengan membuat peraturan sendiri.

Padahal, ketika amandemen Undang-Undang Dasar di era reformasi, parlemen diberikan kuasa membuat UU, namun pembahasannya dilakukan bersama Pemerintah.

“Di situ ada distribusi kekuasaan. Itu kenapa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami terkait hukum, hak asasi manusia, dan keamanan,” ujar Masinton. (afl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Geledah 13 Lokasi di Lampung Utara

Published

on

KPK juga menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Apakabarnews.com, Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di 13 lokasi berbeda pasca-operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Dari tanggal 9-11 Oktober 2019 kami melakukan penggeledahan di Lampung Utara dan meningkatkan proses perkara ke penyidikan setelah OTT tersebut,” kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui Whatsapp, di Bandarlampung, Minggu (13/10/2019).

Pada tanggal 9 Oktober 2019, lanjut dia, KPK menggeledah rumah dinas dan kantor bupati Lampung Utara, kemudian pada 10 Oktober 2019 pihaknya memeriksa Kantor Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, rumah tersangka WHN (Kadis Perdagangan), rumah tersangka HWS (Swasta), dan 2 rumah saksi.

Sedangkan pada tanggal 11 Oktober 2019 KPK juga menggeledah rumah tersangka AIM (Bupati), tersangka RSY (orang kepercayaan Bupati), rumah tersangka CHS (swasta) dan 2 rumah tersangka SYH (Kepala Dinas PUPR).

“Dari hasil penggeledahan rumah dinas Bupati disita uang sebesar Rp54 juta dan USD2,600,” kata dia.

Selain itu, kata dia, KPK juga menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

“kami akan mempelajari lebih lanjut dokumen -dokumen itu dan mendalami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di kamar di rumah dinas Bupati tersebut dengan fee proyek di Lampung Utara,” kata dia. (dhy)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

PBNU Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Terorisme

Published

on

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta aparat keamanan tidak ragu dalam menindak tegas para pelaku terorisme dan radikalisme meskipun aparat keamanan sering dibenturkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia.

“Polisi tak perlu ragu dalam bertindak (menghadapi terorisme), tidak ada pelanggaran HAM jika penindakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Robikin Emhas melalui siaran pers, Sabtu (11/10/2019) terkait kasus penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto.

Dia menyatakan penyerangan yang dilakukan kelompok radikal terhadap Wiranto adalah perbuatan biadab yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan apapun.

“Pak Wiranto selaku Menkopolhukam RI merupakan pengemban amanah di bidang keamanan negara, sehingga yang diserang adalah simbol negara. Itu artinya yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, rasa aman masyarakat. Untuk itu saya mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan mengusut tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut,” ujarnya.

Namun, Robikin juga meminta agar jangan ada yang mengaitkan kasus ini dengan masalah agama.

“Jangan ada yang mengkaitkan dengan Islam, karena Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta. Islam mengutuk segala bentuk kekerasan seperti ini,” katanya.

Senada dengan Robikin, budayawan dan rohaniawan Katolik Romo Benny Susetyo juga menyatakan dukungannya kepada aparat kepolisian dalam menindak tegas para pelaku terorisme yang ada di Tanah Air.

“Saya kira polisi tak perlu ragu dicap sebagai pelanggar HAM dalam melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme, karena justru kekerasan yang dilakukan para teroris itu sendiri yang merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu aparat harus tegas dalam memerangi para teroris dan radikalisme ini,” kata Romo Benny.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama apapun.

“Oleh karena itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negeri ini,” katanya.

Romo Benny juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial karena media sosial kerap dijadikan sebagai alat penyebaran konten-konten radikalisme.

“Masyarakat harus bersatu melawan radikalisme dan jangan memberi ruang kepada para pelaku, apalagi sampai kehilangan rasionalitas dan malah mendukung aksi tersebut,” katanya. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Penusukan Wiranto di Nilai Lukai Demokrasi di Indonesia

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Apakabarnews.com, Bogor – Kasus penusukan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Menko Polhukam Wiranto mendapat kutukan dari banyak pihak, bahkan dinilai telah melukai kedamaian demokrasi di Indonesia.

“Saya mengutuk aksi penusukan terhadap Pak Wiranto. Apa pun alasan ketidaksukaan dari pelaku, perbuatan itu tidak bisa dibenarkan dan harus diproses hukum,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Edi Purwanto melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (10/10/2019).

Menurut Edi Purwanto, aparat penegak hukum harus segera memproses hukum pelakunya hingga tuntas dan mengungkap motifnya apakah terencana dan dari jaringan radikal tertentu atau tidak.

“Semoga kasus ini dapat diungkap sampai tuntas dan Pak Wiranto dapat segera pulih” kata Edi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi ini juga mengingatkan masyarakat agar dapat menyikapinya secara bijaksana dan dewasa, khususnya informasi terkait dengan kasus penusukan Wiranto yang beredar di media sosial.

Edi berharap masyarakat dapat memilah dan menerima informasi resmi soal kasus tersebut dari kepolisian.

“Apakah pelakunya terkait dengan jaringan radikal tertentu atau tidak? Itu kewenangan kepolisian untuk mengungkapnya,” katanya.

Edi juga mengingatkan masyarakat untuk bisa bersikap sabar dan rukun namun tetap waspada jika ada pergerakan yang mencurigakan.

Sebelumnya diberitakan, polisi telah menangkap dua pelaku penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto dan Kapolsek Menses saat Wiranto berkunjung ke Menes, Pandeglang Banten, Kamis (10/10/2019).

Wiranto kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Berkah Pandeglang, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta. (rhp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending