Connect with us

HUKUM

Menteri Yohana Dorong DPR Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Published

on

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise.

Apakabarnews.com, Bintan – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, terus mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang.

Menurut Yohana, sampai saat ini RUU PKS itu belum disetujui oleh DPR.

Selain itu, belum ada pembahasan secara khusus antara pemerintah dengan DPR mengenai RUU tersebut.

“Tapi kami sudah dapat informasi, bahwa RUU itu akan dibahas pada periode berikut ini atau anggota DPR yang baru,” ujar Yohana saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (8/10/2019).

Yohana mengemukakan, Undang-Undang PKS bertujuan untuk menekan tindak kekerasan seksual di Indonesia, khususnya yang dialami perempuan dan anak-anak.

Dikatakannya, berdasarkan survei bersama Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, salah satunya kekerasan seksual.

Kemudian, satu dari tujuh anak baik laki-laki maupun perempuan telah mengalami kekerasan baik seksual, fisik, fsikis dan penelantaran anak.

“Oleh karena itu, dengan adanya UU PKS ini, ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia,” imbuhnya.

Disinggung mengenai angka kasus kekerasan seksual secara nasional. Yohana mengaku pihaknya masih melakukan pendataan.

Kendati demikian, ia menegaskan kasus kekerasan seksual terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. (ogn)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Geledah 13 Lokasi di Lampung Utara

Published

on

KPK juga menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Apakabarnews.com, Bandarlampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di 13 lokasi berbeda pasca-operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Dari tanggal 9-11 Oktober 2019 kami melakukan penggeledahan di Lampung Utara dan meningkatkan proses perkara ke penyidikan setelah OTT tersebut,” kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui Whatsapp, di Bandarlampung, Minggu (13/10/2019).

Pada tanggal 9 Oktober 2019, lanjut dia, KPK menggeledah rumah dinas dan kantor bupati Lampung Utara, kemudian pada 10 Oktober 2019 pihaknya memeriksa Kantor Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, rumah tersangka WHN (Kadis Perdagangan), rumah tersangka HWS (Swasta), dan 2 rumah saksi.

Sedangkan pada tanggal 11 Oktober 2019 KPK juga menggeledah rumah tersangka AIM (Bupati), tersangka RSY (orang kepercayaan Bupati), rumah tersangka CHS (swasta) dan 2 rumah tersangka SYH (Kepala Dinas PUPR).

“Dari hasil penggeledahan rumah dinas Bupati disita uang sebesar Rp54 juta dan USD2,600,” kata dia.

Selain itu, kata dia, KPK juga menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

“kami akan mempelajari lebih lanjut dokumen -dokumen itu dan mendalami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di kamar di rumah dinas Bupati tersebut dengan fee proyek di Lampung Utara,” kata dia. (dhy)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

PBNU Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Terorisme

Published

on

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta aparat keamanan tidak ragu dalam menindak tegas para pelaku terorisme dan radikalisme meskipun aparat keamanan sering dibenturkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia.

“Polisi tak perlu ragu dalam bertindak (menghadapi terorisme), tidak ada pelanggaran HAM jika penindakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Robikin Emhas melalui siaran pers, Sabtu (11/10/2019) terkait kasus penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto.

Dia menyatakan penyerangan yang dilakukan kelompok radikal terhadap Wiranto adalah perbuatan biadab yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan apapun.

“Pak Wiranto selaku Menkopolhukam RI merupakan pengemban amanah di bidang keamanan negara, sehingga yang diserang adalah simbol negara. Itu artinya yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, rasa aman masyarakat. Untuk itu saya mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan mengusut tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut,” ujarnya.

Namun, Robikin juga meminta agar jangan ada yang mengaitkan kasus ini dengan masalah agama.

“Jangan ada yang mengkaitkan dengan Islam, karena Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta. Islam mengutuk segala bentuk kekerasan seperti ini,” katanya.

Senada dengan Robikin, budayawan dan rohaniawan Katolik Romo Benny Susetyo juga menyatakan dukungannya kepada aparat kepolisian dalam menindak tegas para pelaku terorisme yang ada di Tanah Air.

“Saya kira polisi tak perlu ragu dicap sebagai pelanggar HAM dalam melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme, karena justru kekerasan yang dilakukan para teroris itu sendiri yang merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu aparat harus tegas dalam memerangi para teroris dan radikalisme ini,” kata Romo Benny.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama apapun.

“Oleh karena itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negeri ini,” katanya.

Romo Benny juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial karena media sosial kerap dijadikan sebagai alat penyebaran konten-konten radikalisme.

“Masyarakat harus bersatu melawan radikalisme dan jangan memberi ruang kepada para pelaku, apalagi sampai kehilangan rasionalitas dan malah mendukung aksi tersebut,” katanya. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Penusukan Wiranto di Nilai Lukai Demokrasi di Indonesia

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.

Apakabarnews.com, Bogor – Kasus penusukan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Menko Polhukam Wiranto mendapat kutukan dari banyak pihak, bahkan dinilai telah melukai kedamaian demokrasi di Indonesia.

“Saya mengutuk aksi penusukan terhadap Pak Wiranto. Apa pun alasan ketidaksukaan dari pelaku, perbuatan itu tidak bisa dibenarkan dan harus diproses hukum,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Edi Purwanto melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (10/10/2019).

Menurut Edi Purwanto, aparat penegak hukum harus segera memproses hukum pelakunya hingga tuntas dan mengungkap motifnya apakah terencana dan dari jaringan radikal tertentu atau tidak.

“Semoga kasus ini dapat diungkap sampai tuntas dan Pak Wiranto dapat segera pulih” kata Edi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi ini juga mengingatkan masyarakat agar dapat menyikapinya secara bijaksana dan dewasa, khususnya informasi terkait dengan kasus penusukan Wiranto yang beredar di media sosial.

Edi berharap masyarakat dapat memilah dan menerima informasi resmi soal kasus tersebut dari kepolisian.

“Apakah pelakunya terkait dengan jaringan radikal tertentu atau tidak? Itu kewenangan kepolisian untuk mengungkapnya,” katanya.

Edi juga mengingatkan masyarakat untuk bisa bersikap sabar dan rukun namun tetap waspada jika ada pergerakan yang mencurigakan.

Sebelumnya diberitakan, polisi telah menangkap dua pelaku penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto dan Kapolsek Menses saat Wiranto berkunjung ke Menes, Pandeglang Banten, Kamis (10/10/2019).

Wiranto kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Berkah Pandeglang, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta. (rhp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending