Connect with us

SEKTOR RIIL

Perdana Menteri Belanda Tinjau Program Vokasi Kemaritiman di PMLI

Published

on

Apakabarnews.com, Bogor – Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meninjau program pendidikan dan pelatihan kemaritiman yang dilaksanakan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), di Ciawi, Bogor. Program vokasi tersebut merupakan pengembangan dari kerja sama antara PT PMLI dan dengan STC International yang berpusat di Belanda.

“Saya kagum terhadap fasilitas yang ada di PMLI. Untuk itu saya mendukung keberlanjutan kerjasama pengembangan SDM kepelabuhanan dan maritim,” ujar Mark Rutte, di kampus PMLI, Bogor, Senin (7/10/2019).

Berdasarkan MoU antara kedua belah pihak, melalui kerjasama ini, STC International menyediakan akreditasi khusus yang akan diselenggarakan oleh PT PMLI dengan pemberi materi atau Trainer dari STC International yang sudah disertifikasi. Selain itu juga STC International melakukan pengembangan terhadap program pelatihan yang sudah memenuhi kriteria atau standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, menurut Direktur Utama PT PMLI Amri Yusuf, sampai saat ini, program pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak meliputi program pengembangan SDM untuk operasional di pelabuhan. Program tersebut meliputi penyusunan kurikulum pelatihan bagi Trainer operator peralatan berat di pelabuhan, penyusunan kurikulum Trainer operator peralatan berat untuk penanganan logistik dan pergudangan, serta hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM kepelabuhanan dan maritim.

“PMLI berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama ini, ke depan program kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan usulan ini pun sudah dudukung Mr. Mark,” ujarnya, yang didampingi Direktur STC International, Albert Bos.

Dalam kunjungan tersebut, Mark mencoba Crane Simulator dan Ship Simulator yang dimiliki PT PMLI. Dalam kesempatan itu, Amri memperkenalkan empat peserta yang tengah mengikuti pelatihan, sementara itu enam peserta lainnya sedang mengikuti Reach Stacker Training di Tanjung Priok.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bliteral dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte di Istana Kepresidenan, Bogor. Dalam pertemuan ini, Jokowi dan Mark membahas berbagai kerja sama bilateral mulai dari sektor perdagangan kelapa sawit, investasi, hingga pariwisata. (Tim)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Bappenas Rancang Skema Kerja ASN Tanpa Kantor

Published

on

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.

InApakabarnews.com, Jakarta  – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa merancang kebijakan skema kerja Aparatur Sipil Negara tanpa harus ke kantor (telecommuting).”Ada konsep kalau kerja lebih enak yang fleksibel kan, nah mungkin generasi-generasi ke depan juga akan dengan cara-cara seperti itu. Jadi kenapa nggak kita akomodir,” ujar Suharso Monoarfa usai rapat kajian bersama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Ia mengatakan pihaknya bakal menguji coba konsep kerja itu pada 1 Januari 2020 mendatang oleh 1.000 ASN di lingkungan Bappenas.

Jika berhasil, bukan tidak mungkin konsep kerja tanpa kantor akan diterapkan di ibu kota yang baru nantinya.

“Kita punya ibu kota baru itu adalah smart city, juga smart government, bisa fleksibel dalam hal pekerjaannya. Tetapi yang penting, mereka bisa men-deliver pekerjaannya, assignment-nya bahkan dia bisa me-reply bila ada yang kurang tepat dan seterusnya,” ujarnya.

Ia mengemukakan Bappenas telah menerapkan teknologi komputasi awan (iCloud), Internet of Things (IoT), hingga blockchain.

“Jadi tidak semuanya mungkin harus di dalam gedung, mungkin nanti Dirjen-dirjen tertentu tidak ada di ibu kota. Tapi tetap ada gedung bersama, ada ruang bersama yang bisa dipakai,” katanya. (zub)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Anggota DPR Harapkan Adanya Perbaikan Fundamental Kinerja Ekspor

Published

on

Anggota Komisi XI DPR, Junaidi Auly.

Apakabarnews.com, Jakarta  – Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly mengharapkan adanya perbaikan fundamental terhadap kinerja ekspor yang masih melemah dan defisit.
“Kami di DPR berharap pemerintah memiliki strategi-strategi jitu agar neraca perdagangan kita bisa surplus, dimana surplus itu ditopang oleh perbaikan fundamental ekspor,” kata Junaidi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Junaidi mengatakan pembenahan fundamental ini sangat penting karena ekspor mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan ekonomi nasional.

Peranan itu antara lain memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, menjaga aliran devisa serta memicu lahirnya kegiatan investasi.

“Peranan ekspor terhadap tiga hal tersebut cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perbaikan fundamental kinerja ekspor menjadi sangat mendesak,” kata politisi PKS ini.

Dengan demikian, menurut dia, perbaikan neraca perdagangan terjadi bukan karena penurunan impor namun karena membaiknya ekspor.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada Oktober 2019 mengalami surplus sebesar 161,3 juta dolar AS dengan nilai ekspor 14,93 miliar dolar AS dan impor 14,77 miliar dolar AS.

Meski demikian, neraca perdagangan kumulatif Januari-Oktober 2019 masih tercatat defisit 1,78 miliar dolar AS karena masih kuatnya pengaruh impor migas.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo meyakini persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan bisa diselesaikan tak sampai tiga tahun melalui hilirisasi industri pertambangan.

“Kalau semuanya menuju pada hilirisasi dan industrialisasi, barang jadi dan setengah jadi, maka saya yakin tak sampai tiga tahun, semua problem defisit, bisa diselesaikan hanya dalam waktu tiga tahun,” kata Presiden dalam acara Indonesian Association Mining Award 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019). (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

65 Persen Pasar Indonesia Terbuka saat Bergabung dalam RCEP

Published

on

Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Donna Gultom (kedua kanan).

Apakabarnews.com, Jakarta – Pasar Indonesia akan terbuka hingga 65 persen terhadap para negara mitra saat awal implementasi perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Donna Gultom dalam diskusi bertajuk “RCEP: Berharap Investasi” di Jakarta, Rabu (20/11/2019), mengatakan pembukaan pasar itu akan dilakukan bertahap setelah putusan perundingan perjanjian itu rampung pada 2020 mendatang.

“Jadi 65 persen pada saat implementasi, 10 tahun kemudian tambah lagi, 15 tahun kemudian tambah lagi, lalu terakhir 20 tahun itu pembukaan pasar yang kita lakukan sampai 89,5 persen,” katanya.

Donna memastikan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan sejumlah barang atau komoditas yang sensitif untuk masuk kategori highly sensitive list atau bahkan masuk daftar exclusion (dikecualikan) dalam perdagangan bebas dengan negara-negara mitra.

Ia mencatat ada 8 persen daftar exclusion di mana Indonesia tidak memiliki komitmen untuk membuka pasar ke semua negara, serta ada beberapa pula di mana Indonesia tidak membukanya ke beberapa negara tertentu.

“Sensitivitas masing-masing negara itu berbeda, tapi kami pastikan akses pasar yang dibuka maksimal hanya 89,5 persen. Negara lainnya rata-rata 90 persen. Beberapa yang jadi daftar sensitif adalah besi dan baja, beras, gula, hingga daging,” katanya.

Donna mengatakan ketentuan itu diberlakukan agar arus investasi tetap bisa didorong masuk agar ke 15 negara bisa saling memanfaatkan dibukanya pasar antara negara-negara tersebut.

RCEP dibentuk sebagai wujud respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global berupa integrasi negara-negara ASEAN dengan perekonomian global.

RCEP memiliki tujuan progresif untuk menghapuskan tarif dan hambatan nontarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antarnegara anggota.

Penyatuan 16 negara, yakni 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India, dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP sebagai blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia.

Kendati demikian, India belum menyepakati dan memastikan diri untuk ijut tergabung dalam RCEP meski perundingan seharusnya sudah selesai tahun ini.

Jika India resmi bergabung dalam RCEP, kawasan itu akan menjadi pasar terbesar di mana 29 persen perdagangan dunia berada di kawasan tersebut. Kawasan itu juga akan memiliki potensi pasar yang besar dengan populasi hingga 48 persen dari populasi dunia dan total PDB hingga 32 persen dari PDB dunia.

Potensi-potensi itu diharapkan dapat mendorong arus investasi langsung masuk ke kawasan RCEP. (aij)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending