Connect with us

Uncategorized

Politisi PDI-P Anggap KPK Hanya Lakukan Pekerjaan Sirkus

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika Undang-Undang KPK tidak segera direvisi.

“Saya berkeyakinan (UU KPK) harus direvisi. Karena saya ingin pemberantasan korupsi lebih maju lagi. Operasi tangkap tangan (OTT), sadap, tuntut. Itu kerja ala sirkus,” ujar Masinton saat menghadiri diskusi publik “Habis Demo Terbitlah Perppu” di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Pekerjaan sirkus itu, kata dia, mengakibatkan pendanaan pemberantasan korupsi yang sudah 15 tahun dilakukan oleh KPK jauh lebih besar daripada pengembalian uang yang diterima Negara.

“Kerugian negara yang dikembalikan oleh KPK itu Rp3,4 triliun. Sedangkan anggaran KPK itu Rp15 triliun. Apakah anggaran negara dengan kerugian negara yang dikorupsi sudah optimal dikembalikan? Jauh,” ujar Masinton di Jakarta, Selasa.

Mantan aktivis di era 1998 itu menganggap apa yang dilakukan KPK seharusnya dapat lebih optimal. Sebab, parameter suksesnya penindakan korupsi itu dilihat dari pencegahan, penindakan, dan pengembalian kerugian negara.

“KPK cuma bisa menyadap, OTT, sadap, OTT. Mana pencegahan yang dilakukan KPK? Kerjanya terjebak rutinitas. Kerja sirkus,” kata Masinton.

Sementara itu, Penggiat Antikorupsi, Emerson Yuntho tak sependapat dengan Masinton. Menurut dia, KPK saat ini lebih banyak melakukan OTT Kasus Penyuapan yang domainnya tidak menyentuh Arus Kas Negara.

“KPK 70 atau 80 persen kasus-kasus yang ditangani mereka kasus penyuapan pak. Jadi kalau saya menyuap ke A, itu tidak ada kerugian negaranya. Jelas,” ujar Emerson.

Hal itu berbeda dari Kepolisian dan Kejaksaan yang menindak Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut penggiat antikorupsi yang cukup aktif di Indonesia Corruption Watch sebelum masa baktinya berakhir Desember 2018 lalu itu, masalah penyuapan tidak ada kaitannya dengan kerugian negara.

Menyoal tiga parameter suksesnya pemberantasan korupsi ditinjau dari hasil United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) itu soal pencegahan, Emerson menganggap kesalahan itu seharusnya ditimpakan ke partai politik bukan ke KPK.

Ia mengambil contoh kasus korupsi yang belakangan ini menjerat kepala daerah di sejumlah kabupaten dan kota. Menurut dia, pengawasan harusnya bisa dilakukan internal partai ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“Sebenarnya yang dipersalahkan jangan KPK doang, Pak. Internal partai juga harus dipersoalkan. Artinya, fungsi pengawasan di DPRD setempat enggak jalan. Di internal partai juga enggak jalan,” kata Emerson. (afl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Menkominfo Sebut Akses Internet di Papua Normal

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan akses internet di Papua sudah kembali normal setelah akses internet di sejumlah wilayah diblokir sejak akhir Agustus hingga September akibat kericuhan setempat.

“Sudah lama (normal). Saya sampai lupa (kapan dicabut) malah. Sudah diaktifkan datanya, semuanya diaktifkan. Memang waktu kejadian di Wamena dinonaktifkan sebentar, di Wamena saja, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi (blokir),” kata Rudiantara di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Pemblokiran akses internet tersebut dilakukan Pemerintah untuk menekan penyebaran hoaks di tengah kondisi kericuhan di Papua. Terkait penyebaran hoaks Rudiantara mengaku tidak mengetahui data pastinya, namun dia memastikan bahwa angkanya menurun drastis.

Sebelum Wamena, pemblokiran akses internet juga dilakukan Kementerian Kominfo di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, pada akhir Agustus, sebagai dampak dari meluasnya aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan.

“Kita (Kemenkominfo) melihat dari dunia maya saja, berapa URL (uniform resource locator) hari ini yang naik mengamplifikasi hoaks. Kalau hoaks yang didaur ulang masih ada. Saya harus cek, daripada saya bicara salah. Tapi kalau pun ada, sudah menurun jauh,” ujarnya.

Kementerian Kominfo menilai pembatasan internet sebagai solusi untuk menekan penyebaran hoaks, kabar bohong dan ujaran kebencian. Peredaran hoaks di Papua mencapai puncaknya pada 31 Agustus 2019 dengan URL mencapai 42.000, menurut Kominfo

Kominfo mengklaim angka tersebut menurun hingga mencapai sekitar seribu URL pada 12 September 2019, setelah pemblokiran akses internet dilakukan. (frn)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Perpres 63/2019, Pegawai Pemerintah-Swasta Wajib Berbahasa Indonesia

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019, dimana Perpres ini mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta,” demikian bunyi Pasal 28 Perpres 63/2019 yang dilansir dari setneg.go.id, Selasa.

Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta, yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, dan dapat menggunakan media elektronik.

“Komunikasi resmi dengan lembaga internasional atau lembaga negara asing di lingkungan kerja pemerintah dan swasta dapat menggunakan penerjemah untuk membantu kelancaran komunikasi,” bunyi Pasal 29 Perpres ini.

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Lembaga sebagaimana dimaksud terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Adapun laporan sebagaimana dimaksud berupa: a. laporan pengelolaan kegiatan; b. laporan pelaksanaan tugas kedinasan; c. laporan kegiatan masyarakat; d. laporan pengaduan masyarakat; dan/atau e. laporan lain.

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, juga wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, berupa: a. disertasi; b. tesis; c. skripsi; d. laporan tugas akhir; e. laporan penelitian; f. makalah; g. buku teks; h. buku referensi; i. prosiding; j. risalah forum ilmiah; k. jurnal ilmiah; dan/atau l. karya ilmiah lain.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Perpres 63/2019 ini, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 September 2019. (jks)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Uncategorized

Golkar Sodorkan Nama Bamsoet Sebagai Ketua MPR

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Golkar mengajukan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI, namun masih akan dibahas dalam rapat internal partai.

“Salah satu yang disebut-sebut di internal Golkar (sebagai calon Ketua MPR) adalah Bambang Soesatyo namun secara resmi keluar surat keputusan (SK) dari Fraksi MPR terkait nama tersebut,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan untuk posisi Wakil Ketua DPR RI, Golkar mengajukan nama Aziz Syamsuddin.

Ace mengatakan penunjukan kedua kader tersebut sebagai pimpinan parlemen karena keduanya memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai anggota DPR sehingga memenuhi syarat duduk di jabatan tersebut.

“Sejauh ini tidak ada hal yang membuat figur-figur itu terjerat masalah,” ujarnya.

Ace mengatakan Golkar telah mengadakan rapat terbatas koordinator bidang dan beberapa nama muncul sebagai kandidat Ketua Fraksi Golkar DPR RI. yaitu Aziz Syamsuddin dan Adies Kadir.

Selain itu, menurut dia, untuk kandidat Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ada nama Zainuddin Amali dan Idris Laena.

“Jadi semua sudah dibicarakan tapi internal Golkar mesti ada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan atas rapat-rapat di DPP Partai Golkar,” katanya.

Namun, dia mengatakan, penentuan nama-nama yang akan mengisi pimpinan dan alat kelengkapan dewan baru bisa diketahui setelah pelantikan anggota DPR pada Selasa.

“Rencananya besok (Selasa, 1/10) siang setelah pelantikan anggota DPR, DPP Partai Golkar akan mengagendakan rapat secara resmi,” ujarnya. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending