Connect with us

POLITIK

Tito akan Undang Seluruh Kepala Daerah Sinkronkan Program

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengundang seluruh kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota pada 13 November 2019 untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah.

“Pada tanggal 13 November, Kemendagri akan mengundang seluruh pemerintah daerah tingkat I dan II,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Tak hanya kepala daerah, forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) juga diundang, mulai pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kajati, kajari, hingga ketua DPRD provinsi dan kota.

Hal tersebut disampaikannya usai bertemu dengan sejumlah gubernur yang menjadi pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Intinya, kata mantan Kapolri itu, pertemuan itu untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.

Menurut dia, Presiden akan menjabarkan visi misi melalui para menteri koordinator dan menteri yang akan disampaikan kepada para kepala daerah.

“Yang tanggal 13 (November) itu sifatnya top down, tetapi kami juga ingin mendengar persoalan-persoalan yang sifatnya bottom up dari kepala daerah itu apa saja,” katanya.

Oleh karena itu, kata Tito, jajaran kementerian dan lembaga tingkat pusat juga akan diundang dalam pertemuan itu untuk ikut mencarikan solusi.

Tito mengingatkan bahwa salah satu tugas pemerintah pusat adalah membina, sekaligus membantu pemda melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi, ada sinkron antara pusat dan daerah. Intinya itu dari pertemuan nanti. Saya Insya Allah akan hadir, dan saya juga mengimbau kepada APPSI untuk hadir,” katanya.

Selain itu, APPSI juga diminta untuk menyampaikan pertemuan itu kepada kepala daerah tingkat II dan jajaran forkompimda masing-masing.

Sebelumnya, Tito menyampaikan bakal mengumpulkan seluruh kepala daerah, mulai gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyamakan visi dan program lima tahun ke depan.

Rencananya, para kepala daerah itu akan diberikan pembekalan selama dua hari mengenai visi pembangunan untuk lima tahun ke depan sehingga program antara pusat dan daerah sinkron.

Yang jelas, kata dia, secara umum pemerintah ingin memastikan adanya program yang menyentuh pembangunan SDM, terutama bidang kesehatan, dan pendidikan.

Yang kedua, Tito menyebutkan program membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing. (zuh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Wapres Ma’ruf : Pengembalian Dana Jemaah First Travel Harus Adil

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2024, KH. Ma’ruf Amin.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan aset First Travel yang berupa dana calon jemaah umrah dan haji harus dikembalikan secara adil kepada masyarakat korban penipuan dari terdakwa pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

“Itu kan dananya jemaah, karena itu ketika asetnya (First Travel) disita ya harus dikembalikan ke jemaah. Nanti kita serahkan kepada pihak otorita, mereka punya mekanisme sendiri, caranya yang adil, yang penting itu prinsipnya adil,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Terkait mekanisme dan penghitungan pengembalian dana tersebut, Wapres mengatakan bisa dihitung dari data yang dimiliki PT First Travel terkait jumlah pendaftar umrah dan haji.

Wapres juga berharap proses peradilan dapat membuat hak calon jemaah umrah dan haji dapat dikembalikan kepada masing-masing orang.

”Dari jumlah dana yang dikumpulkan oleh First Travel itu, berapa persen besar masing-masing itu, kalau dihitung dari dana yang terkumpul berapa persen per orang, dana yang terkumpul berapa banyak, ya tinggal berapa persen dari dana yang terkumpul dari masing-masing itu,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dalam Surat Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 bahwa barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.

Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp1,537 miliar.

Jaksa Agung Prasetyo sebelumnya juga mengatakan barang bukti dalam kasus penipuan oleh PT First Travel itu bukanlah milik negara, melainkan milik para jemaah yang telah menyetorkan uang untuk ibadah umrah dan haji.

Sementara Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan hak calon jemaah korban penipuan First Travel harus dikembalikan ke masing-masing orang, baik secara tunai maupun dengan diberangkatkan ibadah umrah atau haji. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Dosen Unhan Sebut Prabowo Menaruh Perhatian Khusus Terhadap SDM

Published

on

Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Bandung – Dosen Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertahanan.

Menurut Yoedhi, hal tersebut terbukti setelah adanya kunjungan Prabowo ke Unhan usai dilantik menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo. Kunjungan tersebut merupakan tujuan pertama Prabowo sebagai Menhan.

“Kenapa kunjungan Menhan pertama ke Unhan, itu karena beliau memberikan atensi kepada kompetensi sumber daya manusia,” kata Yoedhi saat seminar Pasis Dikreg XLVI Sesko TNI Tahun Anggaran 2019 di gedung Sesko TNI, Jalan Martanegara, Kota Bandung, Rabu (20/11/2019).

Sedangkan Prabowo yang direncanakan mengisi seminar tersebut berhalangan hadir karena dikabarkan dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat.

Sejak lama, menurut dia, Prabowo menginginkan adanya sekolah atau universitas berbasis pertahanan militer. Keinginannya tersebut akhirnya terpenuhi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009.

“Beliau cerita ingin ada universitas militer, dan itu tercapai di era pak SBY,” kata dia.

Kualitas SDM dalam strategi pertanahan nasional, menurut dia, merupakan salah satu unsur penting. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang baik untuk menjalankan strategi pertahanan yang baik.

“Dalam rangka pembangunan, diperlukan tata kelola sehingga postur ketahanan akan baik. Dialam perang itu hanya ada medali emas, kalah atau menang,” kata dia.

Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsyah mengatakan bahwa ITB sudah menyiapkan berbagai teknologi yang dapat mendukung di bidang pertahanan.

Menurut dia, ITB telah menyiapkan sebanyak 71 produk yang dapat mendukung industri pertahanan dan keamanan (hankam). Produk-produk itu meliputi drone untuk pertahanan udara, kapal selam untuk pertahanan laut hingga teknologi berbasis digital yang dapat digunakan untuk kerja intelijen dalam keamanan siber.

“Kami di ITB berpikiran ekosistem penelitian hankam sangat penting. Merupakan keniscayaan di ITB melakukan kerja sama, penelitian dan pengembangan dengan berbagai pihak terkait, industri untuk mendukung TNI-Polri, Kementerian dan lembaga lain. Ini yang dijalankan dan berujung produk komersial dan Hankam,” kata Kadarsyah. (bar)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Idham Aziz Paparkan Perkembangan Kasus Novel

Published

on

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Aziz.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz memaparkan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang terjadi pada April 2017.

Menurut dia, dalam penanganan kasus Novel tersebut, Polri sudah bekerja secara maksimal melaksanakan langkah-langkah penyidikan.

“Kami juga berkoodinasi dengan pihak eksternal, seperti KPK, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, dan para pakar profesional, bahkan dengan kepolisian Australia (AFP),” kata Idham dalam Rapat Kerja Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kapolri menjelaskan tindakan yang telah dilaksanakan penyidik Polri, antara lain melakukan pemeriksaan terhadap 73 saksi, pemeriksaan 78 titik CCTV, dan berkoordinasi dengan AFP (Kepolisian Australia) untuk menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Selain itu, menurut dia, pemeriksaan daftar tamu hotel serta kontrakan dan kamar indekos sekitar tempat kejadian perkara (TKP), serta pemeriksaan terhadap 114 toko kimia yang berada di radius 1 km dari TKP.

“Rekonstruksi wajah yang diduga pelaku, mengamankan tiga orang saksi yang dicurigai, dan memeriksa alibi dengan hasil tidak terbukti. Memublikasikan sketsa wajah dan mencari orang yang diduga pelaku membuka media hotline 24 jam dan menindaklanjuti informasi yang masuk,” ujarnya.

Selain itu, Polri membentuk Tim Pengawas Internal untuk melaksanakan audit terhadap penyidikan, berkooridinasi dan membuka ruang komunikasi dengan pihak eksternal, yaitu KPK, Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman.

Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, Polri telah membentuk tim pakar dan tim pencari fakta yang terdiri atas tujuh akademisi dengan disiplin ilmu dan keahlian yang berbeda untuk mendukung penyidikan.

“Selain itu, Polri telah membentuk tim teknis yang telah berkoordinasi dengan KBRI di Singapura untuk memeriksa riwayat kesehatan korban dan melakukan pendalaman dari sketsa pelaku dengan 282 data yang kami dapatkan dari Disdukcapil,” katanya.

Menurut dia, Polri akan terus melakukan pencarian terhadap pelaku dan akan memberikan akses seluas-luasnya dari KPK untuk melakukan verifikasi akses penyidikan yang dilakukan Polri.

Ddalam RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, Kapolri Idham Aziz didampingi Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmonto, Kabarhakam Komjen Pol. Firli, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Muhammad Iqbal, dan ada juga 34 kapolda. (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending