Connect with us

OPINI

DELAPAN TAHUN SUDAH, KITA LEBIH BANYAK MEMBELI DARIPADA MENJUAL

Published

on

Transaksi Berjalan (current account) pada dasarnya mencatat nilai penjualan dan pembelian barang dan jasa dari wilayah Indonesia dengan luar negeri.

“DEFISIT Transaksi Berjalan Membaik, Ketahanan Eksternal Terjaga” merupakan judul rilis Bank Indonesia hari Jumat lalu. Perlu dicermati tentang membaiknya itu dibandingkan periode kapan. Dan apakah berbagai indikator cukup meyakinkan penilaian terjaganya ketahanan eksternal. Penulis berpandangan berbeda, transaksi berjalan belum cukup membaik dan ketahanan eksternal masih rawan.

Transaksi Berjalan (current account) pada dasarnya mencatat nilai penjualan dan pembelian barang dan jasa dari wilayah Indonesia dengan luar negeri. Tentang barang, mudah difahami oleh publik. Tentang jasa, masih perlu diketahui berbagai cakupannya yang sangat luas.

Ada jasa transportasi, baik untuk barang maupun orang. Ada jasa perjalanan, dari wisatawan yang datang, maupun penduduk Indonesia yang bepergian. Ada jasa terkait dengan utang piutang dan penanaman modal. Ada jasa terkait transfer personal dari pendapatan pekerja Indonesia di luar negeri, serta sebaliknya dari pekerja asing di Indonesia.

Transaksi berjalan dikatakan defisit jika nilai dari seluruh penjualan lebih kecil daripada pembelian selama kurun waktu tertentu. Triwulanan ataupun tahunan. Pada Triwulan III-2019, artinya catatan transaksi dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2019. Diumumkan oleh Bank Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 7,66 miliar.

Transaksi Berjalan Triwulan III-2019 itu mencatat beberapa hal penting berikut ini. Kita menjual barang senilai US$43,64 miliar dan membeli barang senilai US$42,38 miliat, atau masih surplus sebesar US$1,26 miliar.

Akan tetapi, defisit tercatat untuk transaksi jasa-jasa (Services), termasuk jasa pengiriman barang. Baik untuk barang yang dijual (ekspor), maupun yang dibeli (impor). Defisit juga dialami oleh jasa asuransi, jasa keuangan, jasa penggunaan kekayaan intelektual, dan jasa bisnis lainnya.

Surplus transaksi jasa yang cukup besar hanya dialami oleh jasa perjalanan, sebesar US$1,37 miliar. Meski ada musim haji yang berarti kita membeli atau melakukan pembayaran, namun wisatawan mancanegara yang datang masih tercatat membayar lebih banyak.

Bagian dari Transaksi Berjalan yang mengalami defisit terbesar sebenarnya pada yang disebut sebagai neraca pendapatan primer (Primary Income) sebesar US$8,43 miliar. Terutama karena harus membayar “jasa” dari adanya investasi asing. Seperti untuk membayar keuntungan dari investasi langsung, membayar bunga SBN, bunga obligasi korporasi yang dimiliki asing, dan bunga pinjaman luar negeri.

Beruntung, Indonesia masih memiliki banyak pekerja di luar negeri yang mengirimkan uangnya, yang dicatat dalam neraca Pendapatan Sekunder (Secondary Income). Remitansi mereka yang mencapai US$2,88 miliar. masih jauh lebih besar dibanding yang dikirim oleh pekerja asing di Indonesia.

Bagaimanapun, keseluruhan transaksi berjalan Triwulan III-2019 masih mengalami defisit sebesar US$7,66 miliar atau sekitar 2,66% dari PDB. Kondisi ini jelas bukan suatu perbaikan yang signifikan jika dilihat dari perkembangan triwulanan sejak triwulan I-2017.

Perlu diingat bahwa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011, Transaksi Berjalan selalu surplus. Meskipun nilainya berfluktuasi. Defisit terus dialami sejak tahun 2012 hingga kini. Rekor defisit nominal tercatat pada tahun 2018, yakni sebesar US$30,84 miliar.

Melihat realisasi hingga triwulan III-2019, maka ada kemungkinan defisit secara nominal selama setahun nanti akan menciptakan rekor baru lagi. Meskipun secara persentase atas PDB “hanya” akan di kisaran 2,8-3,0%.

Sebenarnya tampak jelas dari data bahwa soalan Transaksi Berjalan bukan semata ekspor dan impor barang. Melainkan juga pada transaksi jasa-jasa. Bahkan, ketika kita mampu meningkatkan ekspor, ada “pengurangan nilainya” pada penggunaan jasa transportasi asing.

Selain itu, harus dimengerti bahwa yang terus meningkat signifikan adalah pembayaran atas jasa investasi asing, berupa keuntungan dan bunga.

Sebagaimana diketahui umum, otoritas ekonomi telah berulang kali mengatakan tekad memperbaiki kondisi transaksi berjalan. Presiden Jokowi sendiri terus mengingatkan hingga menegur jajarannya. Hasilnya masih seperti yang dialami hingga Triwulan III- 2019 ini.

Alasan bahwa faktor global yang membuat kondisi demikian justru mengesankan ketidakberdayaan yang terus dipelihara. Sudah jelas ada kebutuhan evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan berperspektif jangka panjang.

Lebih jauh lagi, ada indikasi permasalahannya berakar dari fundamental ekonomi yang belum kuat. Fundamental ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan berproduksi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, bagaimana kita dapat menerima kesimpulan ketahanan eksternal masih terjaga. Akan terjaga untuk berapa lama jika fundamental ekonomi tidak diperkuat secara serius dengan kebijakan yang konsisten.

Jangan membuang waktu lagi dengan kesibukan menjelaskan dan klaim berlebihan. Saatnya mengambil kebijakan yang baik, kuat dan dijalankan secara konsisten.

[Oleh: Awalil Rizky. Penulis adalah Chief Economist Institut Harkat Negeri]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

PILIHAN STRATEGI MORTIFICATION DALAM RESTORASI CITRA SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI

Published

on

Diah Mutiara Sukmawati, adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo

Akhirnya Sukmawati Soekarnoputri mengambil pilihan strategi Mortification dalam upayanya untuk memperbaiki reputasi, dan pemulihan citra.

Strategi Mortification menjadi alternatif paling akhir yang disebut oleh Prof. William Benoit dalam Image Restoration Theory (teori pemulihan citra).

Strategi ini dinilai sangat elegan, karena mengakui kesalahan, dan dengan jelas meminta pengampunan atas kesalahan tindakan yang sudah dilakukan.

Bahkan srategi “penyiksaan diri” dalam teori Benoit pernah menjadi tema utama yang menarik dari tulisan pakar komunikasi yang lainnya, yaitu Burke.

Seperti diketahui, Sukmawati awalnya berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari jajahan Belanda. Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Sukmawati kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum.

“Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu Yang Mulia Nabi Muhammad apa Ir Sukarno, untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau jawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini,” tanya Sukmawati seperti dalam video yang viral.

Rupanya, ucapan Sukmawati itu dinilai sebagai sebuah penistaan terhadap agama. Pihak Koordinator Bela Islam (Korlabi) meminta polisi segera mengusut laporan tersebut karena dituding membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Sukarno.

Laporan kepada polisi sangat serius, karena sudah dilaporkan resmi dan tertuang dalam nomor LP/7363/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 15 November 2019.

SUKMAWATI MINTA MAAF

Setelah memberikan berbagai klarifikasi via media Sukmawati Soekmawati memberikan tanggapannya dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (18/11/2019).

Dilansir tayangan YouTube Kompas TV, Sukmawati meminta maaf kepada Kadiv Humas Polri. Pasalnya, pidato yang diduga memuat penistaan agama adalah pidato Sukmawati saat menjadi pembicara dalam acara yang diadakan Humas Polri.

“Saya mohon maaf kepada Kadiv Humas Polri yang selalu menjadi penyelenggara grup diskusi kepada masyarakat,” ucap Sukmawati.

Ia meminta maaf lantaran atas ucapannya membuat gaduh masyarakat.

Tahun lalu Sukmawati juga pernah menggunaan strategi ini pada (4/4/2018), ketika puisi ‘Ibu Indonesia’ ciptaannya yang telah memantik kontroversi karena ada teks yang berbunyi, “Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok, Lebih merdu dari alunan azan mu”

Sukmawati Soekarnoputri, ditemani Halida Nuriah Hatta, putri bungsu Mohammad Hatta atau Bung Hatta akhirnya meminta maaf atas puisi ‘Ibu Indonesia’ ciptaannya yang telah memantik kontroversi dan menyatakan sama sekali tidak berniat untuk menghina umat Islam. Dan setelah itu semua kontroversinya selesai.

SUKMAWATI PASCA MINTA MAAF

Proses hukum terus berlanjut. Sumawati pun sudah menyerahkan urusan ini kepada penasehat hukum dan pihak yang berwajib.

Dalam pandangan saya, strategi restorasi citra Mortification ini pilihan yang terbaik. Baik salah/tidak merasa salah, meminta maaf merupakan perbuatan yang terpuji, karena seseorang yang berani meminta maaf sejatinya telah menunjukkan keberaniannya dalam berkomitmen untuk bersegera memperbaiki diri.

Mengakui bersalah, dan meminta maaf dari orang-orang yang telah dirugikan atau tersinggung tentu baik. “Jika kita percaya permintaan maaf itu tulus, kita akan memaafkan suatu kesalahan” tulis Benoit.

Meskipun proses hukum berjalan terus, namun kegaduhan di masyarakat sudah berkurang jauh. Demikian juga di ruang media dan ruang publik.

Menurut saya Strategi Mortification ini terbukti sangat efektif sebagai upaya stategis untuk meredam krisis, memulihkan citra, atau reputation recovery, atau image restoration.

[Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo. Penulis adalah seorang mediapreneur dan praktisi komunikasi. Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Image Restoration Theory]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

REPUTASI SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI DAN IMAGE RESTORATION THEORY

Published

on

Diah Mutiara Sukmawati, adalah putri dari presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

BERANGKAT dari relung hati masuk ke dalam pikiran, kemudian diimplementasikan dalam perbuatan dan diucapkan dengan kata-kata yang didengarkan banyak orang. Itulah yang dinamakan komunikasi.

Komunikasi dari internal yang kita lakukan sendiri, bisa memberikan output yang benar, tapi bisa juga salah. Itulah yang disebut kesalahan komunikasi dari internal diri sendiri.

Meskipun salah, sepanjang konten yang dikomunikasikan tidak mengandung unsur yang sensitif dan tidak menyinggung perasaan pihak lain, tentu tidak masalah.

Kesalahan yang datangnya dari eksternal pun sulit . Jadi, apapun konten yang dikomunikasikan (entah itu benar atau merasa benar, apalagi salah) pasti akan dipersoalkan oleh pihak eksternal.

Komunikatornya pun bisa beragam, umumnya datang dari opinion leader dari pihak ketiga pihak yang kontra. Biasanya ini terkait dengan persoalan masalah persaingan, baik itu persaingan usaha, kontestasi politik, maupun persoalan hukum, dan urusan umat yang sensitif.

PIDATO SUKMAWATI

Adalah pidato Sukmawati Soekarnoputri dalam kegiatan yang bertema ‘Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme’ pada Senin (11/11/2019) yang membuat kontroversi dan berbuah laporan polisi.

Awalnya Sukmawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari jajahan Belanda. Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Sukmawati kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum.

“Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu Yang Mulia Nabi Muhammad apa Ir Sukarno, untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau jawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini,” tanya Sukmawati seperti dalam video yang viral.

Rupanya, ucapan Sukmawati itu dinilai sebuah penistaan terhadap agama. PihakKoordinator Bela Islam (Korlabi) meminta polisi segera mengusut laporan tersebut karena dituding membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Sukarno.

Laporan kepada polisi sangat serius, karena sudah dilaporkan resmi dan tertuang dalam nomor LP/7363/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 15 November 2019.

Tentu saja pidato Sukmawati itu kini menuai badai. Sejumlah tokoh nasional sudah meminta Sukmawati untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Apalagi tokoh-tokoh islam lengkap dengan atribut organisasi masanya juga mempersoalkan ucapan Sukmawati.

Saya tidak perlu nembahas kontroversi ini dari sisi berita karena diperkirakan masalah ini akan bergulir panjang ke depan, mengingat isu sensitif yang dilontarkan Sukmawati ini bukan yang pertama kali.

Menarik bagi saya adalah untuk memotret peristiwa ini dari kacamata komunikasi secara makro. Bagus juga menyimak dari sisi strategi public relations, manajemen reputasi, dan upaya-upaya pemulihan citra seperti apa yang dilakukan Sukmawati (dan timnya) ke depannya.

IMAGE RESTORATON THEORY

Prof. William Benoit yang membuat Image Restoration Theory atau teori pemulihan citra menyebutkan bahwa semua orang memiliki keinginan untuk namanya selalu baik, reputasinya harum, dan citranya bagus. Meskipun orang itu melakukan kesalahan yang membuatnya buruk citra.

Itulah sebabnya Benoit menganalisa berbagai cara dan kebiasaan personal atau korporasi dalam menghadapi krisis komunikasi, memburuknya reputasi, dan kerusakan citra dalam teori pemulihan citra.

Dalam pandangan saya, disadari atau tidak sebenarnya Sukmawati (dan timnya) juga sudah melakukan sebagian upaya reputation recovery sesuai prinsip-prinsip image restoration theory (yang memiliki 5 prinsip strategi, dengan beragam implementasi).

Misalnya, Strategi Denial. Strategi seperti ini seringkali kita lihat dan baca di berbagai kasus komunikasi, yaitu melakukan penyangkalan (simple denial). Tetapi selain menyangkal, ada juga mengalihkan kesalahan terhadap orang lain (shifting the blame).

Nah, dalam hal ini Sukmawati terlihat sudah menerapkan strategi ini, terekam dari statemennya di media yang menyebut video yang tersebar di media sosial telah diedit, bukan sepenuhnya seperti yang dia sampaikan. “Saya tidak membandingkan, dan tidak ada kata jasa,” ucap Sukmawati.

Juga Strategi Evading of Responsibility. Strategi ini dilakukan dengan cara pengurangan tanggungjawab atas tindakannya, dengan demikian maka konsekuensi tindakannya (kesalahan) tersebut juga berkurang.

Salah satu strategi evading of responsibility ini diimplementasikan dengan langkah good Intention (pengakuan bahwa semuanya berawal dari niat yang baik, sama sekali tidak ada maksud untuk membuat kesalahan)

Seperti diberitakan setelah viral, Sukmawati menegaskan tidak ada maksud untuk menghina Nabi Muhammad atau membandingkannya dengan Sang Proklamator. Tujuannya bertanya soal itu, ingin mengetahui apakah generasi muda paham dengan sejarah Indonesia atau tidak.

“Ya bertanya, saya ingin tahu jawabannya seperti apa, fakta sejarahnya, pada ngerti enggak sejarah Indonesia? Terus dijawab mahasiswa itu: Sukarno,” ujar Sukma, saat dihubungi media, Jumat, 15 November 2019.

Begitulah upaya Sukmawati yang kini sedang berjuang untuk melakukan restorasi citra dengan berbagai klarifikasi yang dilakukannya maupun yang dilakukan oleh tim hore dan opinion leadernya.

Sebenarnya dalam pandangan saya ada satu lagi strategi restorasi citra yang sangat penting yang bisa direkomendasikan yang kemungkinan bisa mengatasi masalah komunikasi ini, yaitu Strategi Mortification.

Strategi Mortifikation disebut Benoit paling akhir dalam Image Restoration Theory. Strategi ini dinilai sangat elegan, karena mengakui kesalahan, dan dengan jelas meminta pengampunan atas kesalahan tindakan yang sudah dilakukan.

Bahkan srategi “penyiksaan diri” dalam teoi Benoit pernah menjadi tema utama yang menarik dari tulisan pakar komunikasi yang lainnya, yaitu Burke.

Sukmawati juga pernah menggunaan stategi ini pada (4/4/2018), ketika puisi ‘Ibu Indonesia’ ciptaannya yang telah memantik kontroversi karena ada teks yang berbunyi, “Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok, Lebih merdu dari alunan azan mu”

Sukmawati Soekarnoputri, ditemani Halida Nuriah Hatta, putri bungsu Mohammad Hatta atau Bung Hatta akhirnya meminta maaf atas puisi ‘Ibu Indonesia’ ciptaannya yang telah memantik kontroversi dan menyatakan sama sekali tidak berniat untuk menghina umat Islam. Dan setelah itu semua kontroversinya selesai.

Masalahnya, apakah Sukmawati juga akan mengambil ulang strategi Mortification ini untuk mengulang kisah suksesnya di masa lalu? Kita belum tahu. Apakah strategi Mortification ini juga efektif jila dilakukan lebih dari kali? Kita juga tidak tahu.

Namun secara pribadi saya berpandangan meskipun salah/tidak merasa salah, meminta maaf merupakan perbuatan yang terpuji, karena seseorang yang berani meminta maaf sejatinya telah menunjukkan keberaniannya dalam berkomitmen untuk bersegera memperbaiki diri.

Selain itu, meminta maaf juga dapat menciptakan ketenangan jiwa, meminimalisir konflik, mengurangi krisis komunikasi, melatih kesabaran, dan menjadi bukti keseriusan dalam bertaubat.

Jika memang demikian adanya, mestinya Strategi Mortifikation ini akan sangat efektif sebagai upaya stategis untuk reputation recovery, image restoration, atau pemulihkan citra. Semoga.

[Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo. Penulis adalah seorang mediapreneur dan praktisi komunikasi. Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Image Restoration Theory]

Tulisan ini sudah dimuat di media Tribunnews.com


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

SAMPAI KAPAN JOKOWI JADI KORBAN AHOK?

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

JELANG pilgub 2017 Jokowi kasih nasehat kepada Ahok agar tidak nyagub. Tidak hanya Jokowi, tapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga punya nasehat yang sama kepada Ahok. Kabarnya, nasehat ini disampaikan di istana Bogor.

Kenapa kedua tokoh ini minta Ahok tidak nyagub? Karena akan kalah. Kasus penistaan agama jadi salah satu faktor yang memicu kekalahan itu. Jika kalah, maka Anies yang jadi gubernur. Ini akan jadi ancaman buat Jokowi di 2019. Alternatif calon lain? Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anak Sulung SBY. Jika AHY yang menang, Jokowi aman melenggang di 2019.

Ahok ngotot dan tetap nyagub. Hasilnya? Dua calon dari Jokowi-SBY kalah. Kendati istana sudah all out kerahkan semua kekuatannya untuk memenangkan salah satu diantara calon mereka, khususnya Ahok. Dari sini, rakyat mulai terbelah. Pro Ahok-Jokowi vs kontra Ahok-Jokowi.

Dugaan adanya keterlibatan istana yang terlalu jauh untuk memenangkan Ahok, membuat kelompok anti Ahok kecewa, marah dan menjadikan penguasa istana sebagai musuh bersama. Disinilah kegaduhan itu berlanjut hingga sekarang.

Pilgub DKI dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi. Kemenangan Anies-Sandi fenomenal. Karena berhasil tidak saja mengalahkan AHY dan Ahok, tapi juga SBY dan Jokowi yang memiliki pengalaman, kekuasaan dan kekuatan uang tak terhingga.

Pasca pilgub, sejumlah ulama jadi tersangka. Mereka lalu menuduh bahwa ini adalah upaya kriminalisasi. Operasi balas dendam. Sampai disini, rakyat mulai terbelah. Tidak saja pro-kontra Ahok, tapi berlanjut jadi pro-kontra Jokowi. Muncul kemudian tagar #2019GantiPresiden. Ini sebagai bentuk perlawanan dari mereka yang kontra Ahok dan Jokowi.

Pilgub DKI usai dan pelan-pelan mulai terlupakan. Selanjutnya area politik diisi oleh pertarungan untuk pilpres 2019 antara pendukung Jokowi vs GNPF Ulama. Bising, ramai, gaduh, banyak persekusi dan kekecewaan dalam penegakan hukum. Medsos isinya kampret dan cebong. Dua istilah yang sesungguhnya tak patut untuk lahir dalam perbendaharaan politik kita.

Kendati demikian, pilpres 2019, istana berhasil mengganjal Anies dengan mendorong Prabowo menjadi satu-satunya lawan setelah lebih dulu menggolkan UU pemilu yang mensyaratkan capres harus diusung 20 persen suara partai.

Kapal #2019GantiPresiden terpaksa berlabuh di dermaga Prabowo-Sandi. Lalu, perlawanan kepada Jokowi sedemikian sengit dan menegangkan. Dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk mengimbangi perlawanan kelompok GNPF MUI (Belakangan GNPF Ulama). Ini semua terjadi akibat dari dukungan all out Jokowi kepada Ahok di pilgub DKI. Jokowi harus menanggung risikonya.

Sesuai sekenario, Prabowo dikalahkan, lalu diajak untuk berkoalisi pasca pilpres. Diajak atau dipaksa? Gelap ah! Yang pasti, semua sudah sesuai rencana.

Melihat kasus Ahok ini, Jokowi adalah korban. Korban karena dianggap telah mati-matian belain Ahok. Bukan untuk Ahok semata, tapi terutama untuk mengamankan pilpres 2019 dari Anies.

Apakah sampai disini saja Jokowi berkorban untuk Ahok? Tidak! Rupanya Jokowi belum kapok juga jadi korban Ahok. Entah belum kapok, atau karena faktor lain. Saling sandera atau saling membutuhkan? Persahabatan, balas budi, atau simbiosis mutualisme? Ataukah ada pihak ketiga yang membuat Jokowi “mau tidak mau” dan “terpaksa” harus mengangkat Ahok? Serba ada kemungkinan.

Ahok direkomendasikan jadi pimpinan di BUMN. Kabarnya di Pertamina. Dirut, direksi atau komut, semua belum jelas. Lagi-lagi, berita ini muncul, jagat Indonesia langsung gaduh. Protes dan demo mulai ramai lagi. Jokowi ikut jadi sasaran. Karena publik menduga, ini rekomendasi Jokowi. Erick Thohir? Bisa apa menteri BUMN jika presiden yang mau.

Protes dan demo terhadap Ahok setidaknya karena dua faktor. Pertama, karena Ahok mantan narapidana. Publik menganggap kurang elok dan gak etis kalau mantan napi jadi pejabat publik. Bagaimana rakyat bisa meneladaninya? Kedua, faktor hukum. Temuan BPK dan isu keterlibatan Ahok dalam berbagai kasus di DKI, mulai dari kasus reklamasi, pembelian tanah Cengkareng sampai kasus Rumah Sakit Sumber Waras menyisakan problem yang tak tuntas.

Perlu dpahami, ini sama sekali tak ada hubungannya dengan etnis, agama dan isu politik apapun. Gak ada! Bangsa ini sudah selesai soal itu. Yang belum selesai adalah soal integritas, terutama di bidang politik, birokrasi dan bisnis.

Jika Jokowi ngotot angkat Ahok jadi pejabat di BUMN, maka ia besar kemungkinan akan jadi korban Ahok untuk kedua kalinya. Akibatnya, bangsa ini juga ikut terkena imbasnya. Gaduh!

Karena itu, perlu dipertimbangkan risiko sosial, politik dan bahkan ekonomi ketika memunculkan kembali Ahok sebagai pejabat publik. Sebab, Ahok sudah terlanjur diidentikkan publik dengan kegaduhan. Yang pasti, jika Ahok dipaksakan jadi pejabat publik, maka berpotensi akan semakin memperbesar kegaduhan. Tak hanya Jokowi yang rugi, tapi juga bangsa ini.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending