Connect with us

POLITIK

Munas Golkar, Analis : Airlangga Masih Berpeluang Besar

Published

on

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Analis komunikasi dan marketing politik UGM Yogyakarta Nyarwi Ahmad menilai peluang Airlangga Hartarto sebagai petahana masih besar untuk terpilih sebagai ketua umum pada musyawarah nasional Partai Golkar.

“Airlangga Hartarto masih berpeluang besar memimpin Golkar. Besar kemungkinan musyawarah mufakat akan ditempuh,” katanya, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Minggu (17/11/2019) malam.

Nyarwi memprediksi tidak akan terjadi “guncangan” dalam Munas Golkar yang akan digelar pada awal Desember mendatang.

Apalagi, kata dia, Presiden RI Joko Widodo sudah mengingatkan soal itu pada saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-55 Golkar.

Menurut dia, Jokowi perlu mengingatkan karena jika terjadi guncangan di internal Golkar akan berdampak terhadap stabilitas dukungannya pada pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Melihat tradisi dan budaya politik elite Golkar yang cenderung “mendengarkan” dan “mengikuti” apa yang diinginkan rezim politik dan pemerintahan yang berkuasa, kecil kemungkinan terjadi guncangan kepemimpinan dalam Golkar,” katanya.

Diakui Nyarwi, saat ini sudah muncul empat nama yang digadang-gadang mencalonkan diri sebagai ketua umum pada Munas Golkar mendatang, tetapi tiga calon lain masih akan menahan diri.

“Sepertinya, tiga caketum yang lain sepertinya akan lebih menahan diri untuk tidak menggeser kepemimpinan Airlangga Hartarto dalam waktu dekat,” katanya.

Sebelumnya, Partai Golkar telah menggelar rapat pimpinan nasional yang salah satunya memutuskan bahwa Munas Golkar dijadwalkan pada 4-6 Desember 2019.

Selain Airlangga Hartarto sebagai petahana, muncul sejumlah nama yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri, seperti Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, dan Bambang Soesatyo.

Pada rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader dan pimpinan partai untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih ketua umum pada munas, Desember 2019.

Banyak kader Golkar yang sepakat, namun banyak juga kader yang menolak aklamasi karena dinilai sebagai pengalaman pahit sebab kala itu justru menimbulkan perpecahan. (zuh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Ketua MPR Harap KPK Lebih Gencar Memberantas Korupsi

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih gencar lagi untuk memberantas korupsi.

“Selamat kepada KPK yang hari ini menyelenggarakan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saya berharap KPK ke depan menjalankan tugas-tugasnya dan baik lebih gencar lagi dalam hal pemberantasan korupsi,” ucap Bambang usai menghadiri acara puncak peringatan Hakordia 2019 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Selain itu, ia juga berharap pasca diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjadi halangan KPK dalam bekerja.

“Dan undang-undang yang baru tidak menjadi halangan bagi KPK untuk tetap bekerja lebih giat lagi,” kata dia.

Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK 2015-2019 yang selama ini telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas mencegah korupsi.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus (Rahardjo) dan kawan-kawan semua pimpinan KPK yang selama ini telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencegah korupsi dan juga berharap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus dan kawan-kawan dilanjutkan oleh penggantinya dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lembaganya akan mengawal keberadaan KPK untuk tetap berada dalam sistem ketatanegaraan.

“Untuk MPR akan mengawal keberadaan KPK ini agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Kami akan mendorong dan meminta kepada DPR juga tetap menjaga KPK agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujar Bambang. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Polri : Presiden Panggil Kapolri Hal Biasa

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol, Raden Prabowo Argo Yuwono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa pemanggilan Presiden Joko Widodo terhadap Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merupakan hal yang wajar.

Presiden diketahui memanggil Kapolri Idham terkait investigasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

“Saya belum dapat info, tapi kan kalau dipanggil, kan wajar namanya pimpinan memanggil stafnya,” kata Brigjen Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ia menyebut polisi hingga saat ini masih menginvestigasi kasus ini.

“Namanya penyidikan itu tergantung alat bukti, contoh banyak kasus yang belum terungkap tapi tentunya penyidik tetap melakukan kegiatan mencari, baik melalui ilmiah, mulai dari induktif, lalu deduktif, kami tetap bekerja untuk mengungkap,” katanya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengundang Kapolri Idham ke Istana pada Senin, untuk meminta laporan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan penanganan kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel.

Jokowi telah memberi toleransi kelonggaran waktu terhadap Kapolri untuk menuntaskan kasus ini hingga awal Desember 2019. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Wapres Ma’ruf : Korupsi Harus Dilawan Bersama

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama-sama, antara Pemerintah dengan lembaga masyarakat antikorupsi hingga kerja sama internasional.

“Korupsi merupakan musuh bersama, harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri maupun melalui dukungan kerja sama internasional,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2019).

Korupsi merupakan suatu kejahatan sistemik dan berdampak serius pada pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan guna meminimalkan praktik korupsi, kata Wapres.

Kebijakan untuk meminimalkan praktik korupsi tersebut, lanjut Wapres, harus juga didukung oleh semua pihak dengan melibatkan partisipasi publik lewat keterbukaan informasi.

“Korupsi menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi di institusi pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti e-planning, e-budgeting dan e-government, ujar Wapres.

Puncak peingatan Hakordia Tahun 2019 di Gedung KPK tersebut juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Beberapa kepala daerah juga turut hadir dalam peringatan Hakordia antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending