Connect with us

POLITIK

Airlangga Hartarto Paparkan Laporan Pertanggungjawaban DPP Golkar

Published

on

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Golkar, dalam Rapat Paripurna II Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan sidang yang sebelumnya telah disepakati peserta Munas X Golkar yakni Azis Syamsuddin, Dedi Mulyadi, Sarmuji, Tetty Paruntu, dan Roem Kono.

Dalam LPJ yang dipaparkan, Airlangga menyampaikan dirinya bersama pengurus DPP Golkar selama dua tahun terakhir, sejak 2017, telah melakukan sejumlah hal dalam rangka mewujudkan visi dan misi partai.

“Partai Golkar memberikan amanat kepada saya untuk memimpin partai ini dalam kurun waktu yang singkat hanya dua tahun. Berkat dukungan seluruh pimpinan, kader dan senior Partai Golkar amanah dan harapan tersebut telah dijalankan dengan baik,” kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan LPJ secara umum dengan menyertakan buku Laporan Pertanggungjawaban yang memuat detail LPJ DPP Golkar dibawah kepemimpinanmya selama dua tahun terakhir yakni 2017-2019.

Dia mengatakan, lebih dari dua tahun dari 2014 sampai 2016, terjadi dualisme kepengurusan Golkar baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang menyebabkan konsolidasi organisasi, kaderisasi dan pembinaan partai sebelum kepemimpinannya menjadi tidak berjalan.

Dengan demikian, tingkat kemenangan yang diraih dalam pilkada di tahun 2015 adalah dibawah 50 persen atau jauh dari target yang diharapkan serta tidak sedikit kader-kader Golkar yang maju dalam pilkada tersebut diusung oleh partai lain, bahkan setelah terpilih ada di antara mereka yang pindah ke partai yang mendukungnya.

Pada gilirannya Golkar menggelar Munas Luar Biasa pada 2016, di mana salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah menetapkan posisi politik Partai Golkar dimana semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih kemudian berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat.

Namun lagi-lagi kerja organisasi partai menjadi terhambat lantaran Ketua Umum Golkar saat itu Setya Novanto tertimpa kasus hukum.

Akhirnya Golkar kembali menggelar Munas Luar Biasa 2017 dan Airlangga terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

“Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar memenangkan nakhoda untuk menyelamatkan kapal tersebut sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan,” kata dia.

Saat dirinya mendapat amanah menjadi ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar 2017, tidak ada program umum yang ditetapkan kala itu.

Yang menjadi fokus saat itu bagi DPP Golkar adalah pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Waktu yang tersedia sangat terbatas di mana waktu persiapan Pilkada kurang dari tujuh bulan sementara persiapan Pemilu 2019 hanya 15 bulan. Sebuah rentang waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan perhelatan akbar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif,” ujar dia.

Namun Airlangga menyatakan bergerak cepat menyusun strategi kreatif untuk menarik simpati publik dengan mencanangkan sebuah tagline yakni “Golkar bersih Golkar bangkit” yang menurutnya sangat bertenaga dan bergema ke seantero negeri.

Airlangga mengatakan, DPP Golkar selama dua tahun terakhir juga menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari semua posisi di internal partai, terhadap kader yang terlibat korupsi.

“Golkar punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun citranya belum pulih, Partai Golkar tetap percaya diri memasuki gelanggang Pemilu serentak di tahun 2019,” kata dia.

Airlangga menekankan pada saat itu banyak pengamat dan lembaga survei yang memprediksi bahwa Partai Golkar akan jatuh ke posisi ketiga di bawah PDIP dan Gerindra.

“Namun ternyata perolehan kursi Golkar diluar perkiraan banyak pihak karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI,” kata dia.

Lebih dari itu, kata dia, untuk pertama kali sejak reformasi, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada Pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin,” jelasnya. (ran)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Ketua MPR Harap KPK Lebih Gencar Memberantas Korupsi

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih gencar lagi untuk memberantas korupsi.

“Selamat kepada KPK yang hari ini menyelenggarakan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saya berharap KPK ke depan menjalankan tugas-tugasnya dan baik lebih gencar lagi dalam hal pemberantasan korupsi,” ucap Bambang usai menghadiri acara puncak peringatan Hakordia 2019 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Selain itu, ia juga berharap pasca diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjadi halangan KPK dalam bekerja.

“Dan undang-undang yang baru tidak menjadi halangan bagi KPK untuk tetap bekerja lebih giat lagi,” kata dia.

Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK 2015-2019 yang selama ini telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas mencegah korupsi.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus (Rahardjo) dan kawan-kawan semua pimpinan KPK yang selama ini telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencegah korupsi dan juga berharap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus dan kawan-kawan dilanjutkan oleh penggantinya dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lembaganya akan mengawal keberadaan KPK untuk tetap berada dalam sistem ketatanegaraan.

“Untuk MPR akan mengawal keberadaan KPK ini agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Kami akan mendorong dan meminta kepada DPR juga tetap menjaga KPK agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujar Bambang. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Polri : Presiden Panggil Kapolri Hal Biasa

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol, Raden Prabowo Argo Yuwono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa pemanggilan Presiden Joko Widodo terhadap Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merupakan hal yang wajar.

Presiden diketahui memanggil Kapolri Idham terkait investigasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

“Saya belum dapat info, tapi kan kalau dipanggil, kan wajar namanya pimpinan memanggil stafnya,” kata Brigjen Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ia menyebut polisi hingga saat ini masih menginvestigasi kasus ini.

“Namanya penyidikan itu tergantung alat bukti, contoh banyak kasus yang belum terungkap tapi tentunya penyidik tetap melakukan kegiatan mencari, baik melalui ilmiah, mulai dari induktif, lalu deduktif, kami tetap bekerja untuk mengungkap,” katanya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengundang Kapolri Idham ke Istana pada Senin, untuk meminta laporan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan penanganan kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel.

Jokowi telah memberi toleransi kelonggaran waktu terhadap Kapolri untuk menuntaskan kasus ini hingga awal Desember 2019. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Wapres Ma’ruf : Korupsi Harus Dilawan Bersama

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama-sama, antara Pemerintah dengan lembaga masyarakat antikorupsi hingga kerja sama internasional.

“Korupsi merupakan musuh bersama, harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri maupun melalui dukungan kerja sama internasional,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2019).

Korupsi merupakan suatu kejahatan sistemik dan berdampak serius pada pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan guna meminimalkan praktik korupsi, kata Wapres.

Kebijakan untuk meminimalkan praktik korupsi tersebut, lanjut Wapres, harus juga didukung oleh semua pihak dengan melibatkan partisipasi publik lewat keterbukaan informasi.

“Korupsi menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi di institusi pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti e-planning, e-budgeting dan e-government, ujar Wapres.

Puncak peingatan Hakordia Tahun 2019 di Gedung KPK tersebut juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Beberapa kepala daerah juga turut hadir dalam peringatan Hakordia antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending