Connect with us

POLITIK

DPR Desak KI Pusat Tingkatkan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi I DPR RI menekankan kepada Komisi Informasi (KI) Pusat agar dapat mendesak Badan/Lembaga Publik menyampaikan sepenuhnya informasi publik sehingga indeks keterbukaan informasi publik menjadi 100 persen.

“Saya kira ini pekerjaan rumah buat KI Pusat. Harapannya ke depan semakin sedikit persentase lembaga publik yang belum melakukan keterbukaan informasi di Indonesia,” ujar Abdul usai rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ia menambahkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ke masyarakat sudah cukup masif dilakukan, baik oleh DPR RI, Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi di tingkat provinsi.

Hanya saja, masyarakat terkadang baru mencari informasi ketika menemukan masalah. Hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk KI Pusat agar memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya menjadi lebih baik.

“Masyarakat itu kalau ketemu masalah baru mencari. Biasa begitu, kan? Kalau enggak butuh apa-apa, informasi dianggap tidak terlalu penting. Informasi sudah disampaikan, sangat masif itu. Tapi ya itu, kadang yang ketemu masalah dan membutuhkan informasi belum pernah mendapat sosialisasi,” kata dia.

Oleh karena itu, Komisi I DPR di dalam rapat dengar pendapat hari ini menekankan kepada KI Pusat agar dapat meningkatkan persentase keterbukaan badan publik menjadi 100 persen sehingga diharapkan nanti semua informasi publik menjadi jelas.

“Kalau informasi jelas, tentu nanti kalau ada masalah-masalah bisa diatasi. Solusinya jelas, penyelesaiannya juga jelas,” kata Abdul.

​​​​Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menjelaskan lima program yang akan menjadi program utama KI Pusat ke depan, yaitu keterbukaan informasi publik, sistem informasi yang terintegrasi, jaminan hak atas informasi publik bagi penyandang disabilitas, pemanfaatan informasi publik di daerah 3T dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan arus utama keterbukaan informasi di sektor pendidikan. Komisi Informasi Publik juga ingin melakukan pemetaan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara umum, tidak hanya di badan publik semata, melalui indeks keterbukaan informasi publik.

Oleh karena itu, KI membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun DPR RI agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang rencana yang telah ditetapkan.

Dasar hukum keterbukaan informasi publik adalah Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Meski harus membuka informasi publik, pemerintah dapat menutup informasi yang dikecualikan tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008. Untuk itu informasi yang dikecualikan tersebut harus bersinergi dengan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota yang berlaku. (abd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Ketua MPR Harap KPK Lebih Gencar Memberantas Korupsi

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih gencar lagi untuk memberantas korupsi.

“Selamat kepada KPK yang hari ini menyelenggarakan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saya berharap KPK ke depan menjalankan tugas-tugasnya dan baik lebih gencar lagi dalam hal pemberantasan korupsi,” ucap Bambang usai menghadiri acara puncak peringatan Hakordia 2019 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Selain itu, ia juga berharap pasca diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjadi halangan KPK dalam bekerja.

“Dan undang-undang yang baru tidak menjadi halangan bagi KPK untuk tetap bekerja lebih giat lagi,” kata dia.

Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK 2015-2019 yang selama ini telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas mencegah korupsi.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus (Rahardjo) dan kawan-kawan semua pimpinan KPK yang selama ini telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencegah korupsi dan juga berharap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus dan kawan-kawan dilanjutkan oleh penggantinya dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lembaganya akan mengawal keberadaan KPK untuk tetap berada dalam sistem ketatanegaraan.

“Untuk MPR akan mengawal keberadaan KPK ini agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Kami akan mendorong dan meminta kepada DPR juga tetap menjaga KPK agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujar Bambang. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Polri : Presiden Panggil Kapolri Hal Biasa

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol, Raden Prabowo Argo Yuwono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa pemanggilan Presiden Joko Widodo terhadap Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merupakan hal yang wajar.

Presiden diketahui memanggil Kapolri Idham terkait investigasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

“Saya belum dapat info, tapi kan kalau dipanggil, kan wajar namanya pimpinan memanggil stafnya,” kata Brigjen Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ia menyebut polisi hingga saat ini masih menginvestigasi kasus ini.

“Namanya penyidikan itu tergantung alat bukti, contoh banyak kasus yang belum terungkap tapi tentunya penyidik tetap melakukan kegiatan mencari, baik melalui ilmiah, mulai dari induktif, lalu deduktif, kami tetap bekerja untuk mengungkap,” katanya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengundang Kapolri Idham ke Istana pada Senin, untuk meminta laporan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan penanganan kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel.

Jokowi telah memberi toleransi kelonggaran waktu terhadap Kapolri untuk menuntaskan kasus ini hingga awal Desember 2019. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Wapres Ma’ruf : Korupsi Harus Dilawan Bersama

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama-sama, antara Pemerintah dengan lembaga masyarakat antikorupsi hingga kerja sama internasional.

“Korupsi merupakan musuh bersama, harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri maupun melalui dukungan kerja sama internasional,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2019).

Korupsi merupakan suatu kejahatan sistemik dan berdampak serius pada pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan guna meminimalkan praktik korupsi, kata Wapres.

Kebijakan untuk meminimalkan praktik korupsi tersebut, lanjut Wapres, harus juga didukung oleh semua pihak dengan melibatkan partisipasi publik lewat keterbukaan informasi.

“Korupsi menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi di institusi pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti e-planning, e-budgeting dan e-government, ujar Wapres.

Puncak peingatan Hakordia Tahun 2019 di Gedung KPK tersebut juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Beberapa kepala daerah juga turut hadir dalam peringatan Hakordia antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending