Connect with us

POLITIK

Soal Kasus Novel, Mahfud : Tanya ke Polri

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ditangani kepolisian sehingga perkembangan penanganannya sebaiknya ditanyakan kepada Polri.

“Ya, itu Polri yang nanganin. Saya enggak pernah ikut nangani,” katanya, di Kantor Kemenko Polhulkam, Jakarta, Rabu (4/12/2019), saat ditanya soal kasus Novel Baswedan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan koordinasi dengan kepolisian tidak dilakukan terus menerus karena penanganan kasus sudah berjalan.

“Koordinasinya itu, ya, tidak menerus. Itu kan jalan. Dalam sebuah proses yang ditangani secara khusus oleh polisi. Jadi, tidak tahu. Tanya ke Polri. Biar tidak berapa pintu gitu,” kata Mahfud.

Berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, Tim Teknis kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan diberikan tenggat waktu tiga bulan untuk bekerja, yakni di awal Agustus hingga Oktober 2019.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal sebelumnya mengklaim bahwa ada kemajuan signifikan dari hasil kerja Tim Teknis yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kendati demikian, Polri belum pernah menjelaskan hasil signifikan dari kerja tim yang beranggotakan puluhan anggota terbaik Polri tersebut.

Tim Teknis dibentuk berdasarkan rekomendasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Novel yang telah mengumpulkan fakta soal kasus itu selama enam bulan masa kerja.

TPF menyebut motif penyerangan terhadap Novel diduga karena sakit hati dan balas dendam dari seseorang yang kasusnya pernah ditangani Novel.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan bahwa Tim Teknis masih bekerja untuk menguak pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Selain mengumpulkan alat bukti, penyidik juga masih mendalami bukti-bukti yang ada. “Tetap bekerja mencari siapa pelakunya dan mengumpulkan semua alat bukti,” kata Brigjen Argo Yuwono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/12/2019). (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Ketua MPR Harap KPK Lebih Gencar Memberantas Korupsi

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih gencar lagi untuk memberantas korupsi.

“Selamat kepada KPK yang hari ini menyelenggarakan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saya berharap KPK ke depan menjalankan tugas-tugasnya dan baik lebih gencar lagi dalam hal pemberantasan korupsi,” ucap Bambang usai menghadiri acara puncak peringatan Hakordia 2019 di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Selain itu, ia juga berharap pasca diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjadi halangan KPK dalam bekerja.

“Dan undang-undang yang baru tidak menjadi halangan bagi KPK untuk tetap bekerja lebih giat lagi,” kata dia.

Bambang juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK 2015-2019 yang selama ini telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas mencegah korupsi.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus (Rahardjo) dan kawan-kawan semua pimpinan KPK yang selama ini telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencegah korupsi dan juga berharap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Agus dan kawan-kawan dilanjutkan oleh penggantinya dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lembaganya akan mengawal keberadaan KPK untuk tetap berada dalam sistem ketatanegaraan.

“Untuk MPR akan mengawal keberadaan KPK ini agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Kami akan mendorong dan meminta kepada DPR juga tetap menjaga KPK agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujar Bambang. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Polri : Presiden Panggil Kapolri Hal Biasa

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol, Raden Prabowo Argo Yuwono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa pemanggilan Presiden Joko Widodo terhadap Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merupakan hal yang wajar.

Presiden diketahui memanggil Kapolri Idham terkait investigasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

“Saya belum dapat info, tapi kan kalau dipanggil, kan wajar namanya pimpinan memanggil stafnya,” kata Brigjen Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ia menyebut polisi hingga saat ini masih menginvestigasi kasus ini.

“Namanya penyidikan itu tergantung alat bukti, contoh banyak kasus yang belum terungkap tapi tentunya penyidik tetap melakukan kegiatan mencari, baik melalui ilmiah, mulai dari induktif, lalu deduktif, kami tetap bekerja untuk mengungkap,” katanya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengundang Kapolri Idham ke Istana pada Senin, untuk meminta laporan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan penanganan kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel.

Jokowi telah memberi toleransi kelonggaran waktu terhadap Kapolri untuk menuntaskan kasus ini hingga awal Desember 2019. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Wapres Ma’ruf : Korupsi Harus Dilawan Bersama

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus dihadapi dan dilawan bersama-sama, antara Pemerintah dengan lembaga masyarakat antikorupsi hingga kerja sama internasional.

“Korupsi merupakan musuh bersama, harus dihadapi dan dilawan bersama oleh seluruh entitas yang ada, baik di dalam negeri maupun melalui dukungan kerja sama internasional,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2019).

Korupsi merupakan suatu kejahatan sistemik dan berdampak serius pada pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan guna meminimalkan praktik korupsi, kata Wapres.

Kebijakan untuk meminimalkan praktik korupsi tersebut, lanjut Wapres, harus juga didukung oleh semua pihak dengan melibatkan partisipasi publik lewat keterbukaan informasi.

“Korupsi menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia karena menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi di institusi pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti e-planning, e-budgeting dan e-government, ujar Wapres.

Puncak peingatan Hakordia Tahun 2019 di Gedung KPK tersebut juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat negara, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Beberapa kepala daerah juga turut hadir dalam peringatan Hakordia antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending