Masih Banyak Disinformasi Seputar Haji, Kemenag Harus Luruskan

- Pewarta

Selasa, 24 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. /Instagram.com/@ace.hasan.syadzily.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. /Instagram.com/@ace.hasan.syadzily.

APAKABAR NEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memahami situasi yang dialami para calon jamaah haji karena banyak informasi yang tidak benar yang diterima sehingga meresahkan calon jamaah. 

Salah satunya adalah bahwa ibadah haji hanya diperuntukkan bagi calon jemaah dengan usia maksimal 50 tahun. Oleh karena itu, Ace meminta Kementerian Agama RI meluruskan informasi yang tidak benar yang telah beredar di masyarakat.

“Bahwa yang membuat resah sekarang ini kan di masyarakat ketika haji hanya dibatasi sampai usian 50 tahun yang disamakan dengan umrah (di era pandemi). Masyarakat resah lho pak. Kalau tidak salah 68 persen calon jamaah haji kita itu semua di atas 50 tahun. Jadi menurut saya Pak Plt. Dirjen (Penyelenggaraan Haji dan Umrah-red), didamaikan lah supaya jangan sampai masyarakat daftar puluhan tahun akhirnya kemudian dia menjadi down,” ujar Ace.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 23 November 2020, politisi Partai Golkar itu juga meminta Kemenag RI untuk tidak terburu-buru mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2021. 

Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

“Saya ingin menanggapi pada rapat kerja yang lalu tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak ada kenaikan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2021. Sebetulnya itu mazala mubakkiran (terlalu pagi/dini). Itu terlalu pagi untuk disampaikan seperti itu. Karena harusnya itu dibahas setelah kita duduk bersama untuk membedah terutama di tengah pandemi, maka konsekuensinya proses pembiayaan pun pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan seperti kapasitas kamar,” kata Ace.

“Saya mengusulkan pembahasan tentang BPIH untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan setelah ada sinyal positif dari pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai kita sudah menentukan pembahasan Panja dan lain-lain,” lanjut politikus dapil Jawa Barat II itu.

Berita Terkait

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?
KPK Tahan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Sertifikasi K3 Dipertaruhkan
Pro Kontra Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Indonesia Media Circle Serukan Klarifikasi Konstitusional
KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi, Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat
Panglima TNI Geser Jabatan Putra Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari Jabatan Pangkogabwilhan I
Belum Genap Setahun Menjabat Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Alasannya
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Daftar Lengkap Nama-nama Pengurus Baru DPP PAN, Termasuk 2 Putri Zulhas dan Deretan Artis Terkenal

Berita Terkait

Selasa, 9 Desember 2025 - 22:29 WIB

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?

Kamis, 21 Agustus 2025 - 13:39 WIB

KPK Tahan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Sertifikasi K3 Dipertaruhkan

Rabu, 4 Juni 2025 - 14:18 WIB

Pro Kontra Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Indonesia Media Circle Serukan Klarifikasi Konstitusional

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:28 WIB

KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi, Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat

Jumat, 2 Mei 2025 - 06:44 WIB

Panglima TNI Geser Jabatan Putra Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari Jabatan Pangkogabwilhan I

Berita Terbaru