APAKABAR NEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaparkan sejumlah capaian Indonesia soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) di forum Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertama, kata Mahfud, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025 yang mengatur pemenuhan HAM bagi empat kelompok target utama, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
“Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi empat kelompok target utama, yaitu perempuan, anak-anak.”
“Orang dengan disabilitas dan masyarakat adat,” kata Mahfud saat menyampaikan pidato dalam Sidang Ke-50 Dewan HAM di Jenewa, Swiss, Senin, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Senin 13 Juni 2022.
Baca Juga:
Ungkap Suka Duka Pedagang, Prabowo Subianto: Yang Penting Keluarga Tak Tahu Kalau Kita ada Masalah
5 Orang Saksi Diperiksa Polisi Terkait Tewasnya 4 Bocah di Sebuah Kamar di Kawasan Jagakarsa, Jaksel
Kelola 4 Portal Berita di Wilayah Banten, Sapu Langit Media Network Siap Dukung Pileg dan Pilkada
Lalu, lanjut Mahfud, sebanyak 85 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah mendapatkan jaminan kesehatan pada saat ini.
Jaminan itu, kata dia, juga merupakan bagian dari target ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.
Di samping itu, Mahfud pun menyampaikan Indonesia senantiasa menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
Bahkan, tambah dia, Indonesia mencanangkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Baca Juga:
7 Manfaat Konsumsi Mangga untuk Kesehatan, Nomor 3 Bisa Menyediakan Antioksidan
Sapu Langit Media Network Luncurkan Media Online 062.live – Portal Berita dengan Konten Khusus Video
Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto Lakukan Doa Bersama Sebanyak 2.000 Kiai se-Banten
Mahfud juga mengatakan Indonesia juga tengah meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat melalui alokasi 20 persen APBN untuk bidang pendidikan.
“Indonesia juga meningkatkan akses rakyat kepada pendidikan dengan terus mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.”
“Hal ini berdampak pada peningkatan secara drastis angka literasi nasional dan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan,” ujar dia.