APAKABAR BOGOR – Negara dan Agama, akhir-akhir ini seakan dikelompokkan pada posisi yang berseberangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menimbulkan sentimen publik terhadap situasi yang ada.
Dimulai dengan terjadinya pelanggaran hukum oleh organisasi keagamaan yang meresahkan di saat Pandemi, kemudian penegakan hukum oleh aparat yang dianggap anarkis.
Di tengah Masyarakat terjadi saling mencurigai dan terpecah dalam pilihan, siapakah yang dapat dipercaya? Pertanyaan yang diajukan sebagian besar masyarakat.
Sesungguhnya Negara dan Agama adalah landasan jalur yang sama dan beriring kini dipersepsikan bertolak saling menjauh.
Baca Juga:
Politikus PDIP Tegas, Bubarkan ACT yang Diduga Lakukan Penggelapan Dana Bantuan
Keras Sekali, Kapitra Ampera Menuding Abdullah Hehamahua Halusinatif dan Tebar Fitnah
Ketua KPK Diminta Abaikan Panggilan Komnas Hak Asasi Manusia, Ini Alasan Kapitra
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi hampir semua orang di dunia.
Indonesia pun merasakan hal demikian, tidak hanya harus menghadapi bahaya Pandemi Covid 19, Indonesia juga dibebani permasalahan dalam negeri yang semakin tajam hingga menuju akhir tahun ini.
Kita cukup yakin, semua pihak lelah menghadapi permasalahan yang ada. Maka satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan guyub.
Masyarakat, Para Pemimpin, Tokoh Negara, Tokoh Agama, Para Ulama Habib, haruslah kembali menyatukan diri untuk kebaikan bersama dengan kelompok-kelompok yang terpecah agar kembali bersatu.
Baca Juga:
Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK, Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasannya
Kapitra Ampera Heran, Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos Menyalahkan Soal TWK
Test Wawasan Kebangsaan adalah Implementasi Undang Undang No 19 th 2019, Jangan Bikin Gaduh
Jangan lagi memisahkan diri menjadikan organisasi bercover keagamaan padahal bertujuan politis, dan jangan pula terjadi organisasi keagamaan yang membiarkan ditunggangi kepentingan politik praktis.
Segala kompetisi yang tidak fair, Konflik, Hoax, kecurigaan, serta tindakan anarkis harus segera dihentikan demi mendinginkan amarah.
Jika ada permasalahan, maka satu-satunya penyelesaian adalah dengan Hukum. Hukum harus dijadikan Panglima dalam menyelesaikan segala problema.
Pemerintah hari ini adalah Pemerintah yang telah terpilih secara konstitusional, Jika terdapat keinginan mengganti Presiden, maka lakukan lah dengan cara yang konstitusional melalui pilpres.
Baca Juga:
Aksi Kelompok di Papua Termasuk Terorisme dan Separatisme, Jangan Disebut Kelompok Kriminal
Kepentingan Negara Bukan Hanya Investasi, tapi Juga Keselamatan dan Ketertiban Rakyat
Presiden Republik Indonesia juga merupakan Muslim sangat mendukung setiap kegiatan keagaamaan, mentoleransi serta memberikan kesempatan bagi tiap-tiap agama dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya.
Oleh karena Pemerintah Indonesia merupakan Pemerintahan yang sangat mengedepankan perwujudan Pancasila, sehingga sangat menentang berbagai bentuk penyelewenagn terhadap ideologi Pancasila temasuk, komunisme, radikalisme dan lain-lain.
Di situasi pandemi yang menyebabkan goyahnya perekonomian bangsa saat ini, pemerintah ke depannya kita harapkan dapat berkonsentrasi pada pengendalian dan menghentikan penyebaran Virus Covid-19 serta meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan mengendalikan perekonomian.
Sehingga saatnya bagi kita seluruh masyarakat membantu mengurangi beban pemerintah dengan menyelesaikan persoalan dan menghentikan permasalahan yang ada agar guyub, agar pemerintah dapat berkonsentrasi mencapai tujuan yang diharapkan.
Oleh karenanya, di moment ini sudah sepatutnya kita menyadari inilah saatnya kita berhenti dari segala keegoan, tanpa lagi harus saling menuding dan saling mengklaim akan kebenaran masing-masing
Kita hanya perlu menyatukan visi dan tujuan untuk kebaikan negara, bersama-sama mendukung dan membantu pemerintah untuk kebaikan kita bersama menuju masa depan di tengah kerukunan.
Oleh: DR M. Kapitra Ampera SH MH, Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI).
