APAKABAR NEWS – Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasalnya, sepanjang tahun 2020 saja, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.
“Saya ingin menyampaikan masukan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, bukan pada proses yang menyebabkan kerusakan, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan daripada proses penambangan yang sangat masif ini.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini untuk mengingatkan saja terkait kebocoran PNBP di minerba, mungkin terlupakan tapi perlu keseriusan untuk ditanggapi. Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalsel di Banjarmasin, Jumat 5 Februari 2021.
Legislator dapil Kalimantan Timur ini mencontohkan, kejadian di Teluk Balikpapan, padahal kapal kargo tersebut kapasitasnya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton.
BACA JUGA: Hallotasik.com, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan nasional.
Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
