APAKABARNEWS.COM – Pernyataan La Nyalla, Ketua DPD RI, membuat banyak pihak tidak nyaman.
Dalam pidato di Musyawarah Nasional HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), La Nyalla membuat pernyataan Indonesia harus kembali ke UUD 1945 asli.
Pernyataan ini dilanjutkan dengan kalimat yang membuat banyak pihak tersentak.
Terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden, seakan-akan sebagai ‘hadiah’ atas dekrit kembali ke UUD 1945 asli.
Baca Juga:
Harus Dihentikan, Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Maknai Maulid Nabi Muhammad Sebagai Hancurnya Musuh Allah dan Datangnya Era Baru
Manuver Surya Paloh Sangat Menguntungkan Nasdem, Merepotkan Lawan Politik
Apa La Nyalla ‘masuk angin’? Begitu pertanyaan publik. Atau pernyataan publik?
La Nyalla memang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat di Republik ini, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Tetapi, jabatan tinggi ini tidak ada pengaruh politik. DPD bukan pembuat undang-undang (UU), tidak ikut mengesahkan UU.
Paling banter cuma diminta pendapatnya saja, mungkin juga hanya sebagai formalitas.
Baca Juga:
Survei Sering Jadi Alat Propaganda Politik untuk Dijadikan Alat Menyerang Lawan
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ungkap Bukti Adanya Kerakusan Oligarki Penguasa Sawit
Komunis dan PKI Bukan Semata Urusan Hukum, tapi juga Ekonomi, Politik, dan Agama
DPD hanya diminta menampung aspirasi daerah, untuk disalurkan ke DPR atau MPR.
Maka itu, secara politik, La Nyalla hampir sama dengan rakyat biasa. Bedanya, La Nyalla bisa komunikasi dengan semua lembaga negara. Cuma itu saja kelebihannya.
Maka itu, pernyataan La Nyalla mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, secara politik, tidak ada artinya, nihil: zero.
Lain halnya kalau yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden adalah ketua partai politik.
Baca Juga:
Membaca Arah Politik Nahdliyin, Partai PKB dan PPP Berebut Warga Nahdlatul Ulama
Soal Pemblokiran Dana Bantuan Ponpes Rp500 Milyar oleh Kemenkeu, DPD Minta Penjelasan
La Nyalla Mahmud Mattalitti Komentari Penemuan Mobil Bisa Terbang, Begini Katanya
Mereka ini penentu keputusan politik di parlemen. Mereka bisa mengubah UU, mereka bisa minta diadakan sidang MPR, dan bisa mengubah konstitusi.
Mungkin saja pernyataan La Nyalla karena frustrasi melihat elit politik saat ini yang hanya mementingkan kelompoknya saja.
Frustrasi melihat bangsa ini dikuasai oligarki dalam menentukan presiden dan wakil presiden, hingga kepala daerah.
Frustrasi melihat Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadi alat kekuasaan, frustrasi melihat gugatan Presidential Threshold 20 persen dikandaskan MK.
Begitu frustrasinya sampai keluar kalimat mau perpanjang masa jabatan presiden silakan saja.
Apakah pernyataan ini sebagai jebakan kepada Jokowi, karena saking frustrasi dan jengkelnya?
Karena, kalau itu sampai diikuti, La Nyalla tahu rakyat pasti marah, bisa memicu perlawanan rakyat di jalanan?
Apakah seperti itu? Hanya La Nyalla yang tahu.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). ***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Apakabarnews.com, semoga bermanfaat.
