Home / Politik

Minggu, 26 Juni 2022 - 14:23 WIB

Pasangan Anies Baswedan dan Puan Maharani Sebenarnya Menjadi Win Win Solution

Anies Baswedan dan Puan Maharani. (Instagram.com/@buddykuofficial)

Anies Baswedan dan Puan Maharani. (Instagram.com/@buddykuofficial)

APAKABAR NEWS – Dengan judul di atas, banyak orang kaget. Mungkinkah ada pasangan capres-cawapres tunggal di sistem multi partai? Apalagi pasangannya Anies Baswedan-Puan Maharani.

Kalau dilihat dari aspek pragmatis dan kepentingan egois parpol, hampir sulit gagasan Anies-Puan sebagai pasangan tunggal bisa diwujudkan.

Tapi, kalau titik beratnya pada kepentingan bangsa, tidak ada yang tidak bisa diwujudkan.

Pasangan Anies-Puan bisa menjadi solusi dan jalan tengah di situasi bangsa yang telah terbelah.

Meskipun kita tahu, keterbelahan selama ini ada yang sengaja terus merawatnya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Politik identitas yang selalu disalahkan dan dijadikan obyek narasi untuk merawat keterbelahan itu. Kalau dilihat dari sisi ini, kita patut pesimis.

Namun begitu, tak ada kezaliman yang abadi. Selalu ada celah dan moment untuk mengakhiri keterbelahan dengan mengalahkan kelompok yang terus menerus merawat perpecahan bangsa itu. Dengan analisis teori konflik, anda akan menemukan siapa kelompok itu.

Baca Juga:  Nicolas Kanter Sebut Pengurusan Izin di Era Nurdin Abdullah Lebih Mudah

Jika pasangan Anies Baswedan-Puan Maharani diusung oleh semua partai sebagai calon tunggal, maka ini akan menjadi kemenangan bersama.

Kemenangan semua partai. Sebuah kemenangan bangsa Jika selama ini pilpres selalu dijadikan momentum untuk saling serang dan negatif-black campaign, serta saling menjatuhkan.

Sekarang saatnya semua energi digunakan untuk menyatukan semua anak bangsa. Dengan bersatu, bangsa ini lebih mudah membangun masa depan.

Soal bagaimana pasangan Anies-Puan bisa diwujudkan sebagai lokomotif persatuan, hanya Presiden Jokowi yang bisa melakukannya. Tak ada yang lain. Yang dibutuhkan hanya “kemauan presiden Jokowi”.

Pertama, presiden Jokowi, setidaknya sampai saat ini, masih cukup kuat pengaruhnya di partai-partai koalisi pemerintah.

Baca Juga:  Ketua DPR RI Puan Maharani: Jasmerah, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah

Dengan calonkan Anies-Puan, khususnya PPP dan PAN juga tidak merasa terancam elektabilitas di pilpres 2024.

Kedua, PDIP tidak terancam dalam rencana hajatan suksesi di partainya. Alih kepemimpinan PDIP dari Megawati ke Puan akan mulus dan tidak terganggu oleh kadernya.

Beda jika ada kader PDIP di luar Puan yang jadi penguasa, ini potensial untuk menjadi ancaman bagi peralihan kepemimpinan dari Mega ke Puan.

Ketiga, partai oposisi merasa mendapat ruang untuk ikut serta dalam kelola pemerintahan kedepan.

Anies bukan kader partai, maka ia otimatis akan mengakomodir semua kader partai pengusung untuk ikut serta dalam mengelola pemerintahan kedepan.

Tentu, akan ada pihak-pihak yang tidak setuju dan berupaya gagalkan gagasan ini jika ada celah untuk diwujudkan. Siapa?

Baca Juga:  Viral Bupati Alor Sindir Menteri Risma, DPR Sebut Langgar Etika dan Minta Ketegasan Mendagri

Pertama, mereka adalah kelompok di luar partai yang tidak mendapat keuntungan jika Anies-Puan ini menjadi calon tunggal. Mereka akan kehilangan panggung pasca pilpres 2024.

Kedua, partai-partai yang terlalu percaya diri bahwa calon dan koalisi mereka akan menang.

Kalau calon dan koalisinya diyakini bisa menang, kenapa harus berbagi menu kekuasaan ramai-ramai dengan partai yang lain.

Dua kelompok ini yang akan berupaya menghadang gagasan capres tunggal ini. Bagi mereka, kepentingan bangsa nomor 12.

Yang utama adalah kepentingan kelompok mereka sendiri. Dan bangsa ini sering tersesat dan amburadul karena berkuasanya kelompok ini.

Pasangan Anies-Puan sebenarnya menjadi win win solution. Lagi-lagi, ini bergantung terutama kepada Presiden Jokowi. Akankah Presiden Jokowi punya kemauan? Ya, kita tunggu.

Opini: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.***

Share :

Baca Juga

Politik

Bagi-bagi Sembako dan Santunan, Partai Gerindra Bantu Rakyat di Kelurahan Jati Pulogadung

Politik

Aksi Demonstrasi 1812, Polisi Menangkap Lebih dari 400 Lebih Pendemo

Politik

Pengacara HRS Minta Surat Panggilan, Polda Metro Tegaskan Langsung Tangkap

Politik

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Politik

Instruksi Tito soal Prokes Bukan Fasilitas untuk Mencopot Kepala Daerah

Politik

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Politik

Berikut Daftar Tokoh-tokoh Organisasi Terlarang dan Napiter, Dukung Anies Jadi Presiden 2024

Politik

Sempat Dipersoalkan Ahli Hukum, Kejagung Terima SPDP Munarman 6 Hari Sebelum Ditangkap