Perpecahan di Aparatur Negara Myanmar, Militer Terpecah

- Pewarta

Sabtu, 27 Januari 2024 - 12:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situasi di wilayah Myanmar terus menerus memanas

Situasi di wilayah Myanmar terus menerus memanas

APAKABARNEWS.COM – Situasi di Myanmar semakin panas dengan munculnya perpecahan di kalangan aparatur negara.

Kolonel Saw Chit Thu, Komandan Pasukan Perbatasan wilayah Kayin, mengumumkan bahwa Pasukan Penjaga Perbatasan (BGF) yang berafiliasi dengan junta tidak akan lagi bertanggung jawab kepada militer.

Keputusan tersebut menandai perlawanan BGF dalam bentuk netralitas terhadap pemerintahan junta yang kontroversial.

“Sudah 30 tahun masyarakat Karen saling berperang dan membunuh.

Jika kami terus menerima dukungan dari junta, kami harus terus menjalankan tugas tentara di bawah bimbingannya,” ungkapnya kepada Radio Free Asia (RFA), Jumat (26/1/2024).

Myanmar telah dalam keadaan perang saudara sejak kudeta junta militer pada Februari 2021.

Resisten publik dan aksi demonstrasi besar-besaran telah menandai penentangan terhadap rezim junta.

Terbaru, Komandan Pasukan Perbatasan Kayin memutuskan untuk menarik dukungan sekitar 300 tentara BGF dari pangkalan militer bersama pasukan junta di perbatasan dengan Thailand.

Analisis politik menyebut pembelotan ini sebagai revolusi damai melawan junta yang telah mengalami kekalahan di beberapa front.

Meski demikian, ada pertanyaan seputar niat sejati BGF dan sejauh mana netralitasnya dapat dipertahankan.

Dalam perkembangan lain, kekalahan militer Myanmar semakin mencuat.

Blogger terkemuka menyebut Min Aung Hlaing “tidak kompeten,” dan kekalahan di Negara Bagian Shan Utara oleh pemberontak dari Aliansi Persaudaraan menunjukkan kerugian besar.

Pemberontak merebut wilayah dan menunjukkan tanda-tanda kelemahan militer dalam video yang viral.

Kejatuhan moral di militer tampak jelas dengan kebijakan yang lebih represif dan upaya keras untuk mempertahankan kendali.

Peningkatan jumlah pengungsi ke negara tetangga dan penyerahan diri pendukung junta menunjukkan tekanan yang semakin besar pada pemerintahan militer.

Peristiwa ini mencerminkan ketidakpastian di Myanmar, dan masalah ini terus menjadi sorotan dunia internasional.

Penurunan moral di militer, kekalahan di medan perang, dan tekanan internasional semakin memperumit dinamika politik di negeri itu.

Berita Terkait

Kelompok Bersenjata Asal Lebanon Hizbullah Secars Resmi Akui Kehilangan Jalur Pasokan Melalui Suriah
Di Hadapan Pimpinan Negara G20, Presiden Prabowo Subianto Kembali Suarakan Perdamaian Palestina
Kilang Minyak Klintsy di Wilayah Bryansk, Rusia Terbakar Setelah Dihantam Serangan Drone Ukraina
KJRI Hongkong Berikan Dukungan Penuh pada Program Sertifikasi Profesi BNSP
Akan ke Tiongkok, Ini yang akan Dibicarakan Presiden Komisi Eropa Urs dan Presiden Prancis
Selamat Terpilih Kembali Kaisar Xi, Xi Jinping Naik Tahta untuk Periode yang Ketiga Kalinya
Peluncuran Rudal Korut Diakui Presiden Kim Jong Un Sebagai Uji Coba Senjata Nuklir
Nancy Pelosi dan Potensi Perang Geopolitik-Ekonomi-Militer China Vs Taiwan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.
Tag :

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 15:49 WIB

Prabowo Subianto Sidak Lagi, Cek Makan Bergizi Gratis di SDN 1 dan SDN 2 Bogor, Disambut Antusias Para Pelajar

Sabtu, 8 Februari 2025 - 12:24 WIB

Respons Tiongkok Usai Sejumlah Negara Batasi Akses ke DeepSeek, Perusahaan Rintisan Asal Tiongkok

Sabtu, 8 Februari 2025 - 09:56 WIB

Penyidik KPK Sita Uang Senilai Rp59,49 di Rumah Japto Soerjosoemarno, Terkait Kasus Rita Widyasari

Senin, 3 Februari 2025 - 11:59 WIB

Diusulkan Pertama Kali oleh PWI Jatim, Margono Djojohadikusumo Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Sabtu, 1 Februari 2025 - 14:33 WIB

Kejagung Minta Kades Arsin bin Arsip Serahkan Buku Letter C Desa Kohod Terkait Hak di Area Pagar Laut

Kamis, 30 Januari 2025 - 15:23 WIB

Ikut Hadiri Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Said Didu: Saya Menduga ini Perampokan Aset Negara

Senin, 13 Januari 2025 - 09:28 WIB

Menko Muhaimin Iskandar Ungkap Alasan Kegiatan Pendidikan Tak Perlu Libur Selama Bulan Ramadhan

Selasa, 31 Desember 2024 - 16:01 WIB

Anggotanya Diperiksa KPK, Ketua Komisi XI DPR Sebut Penyaluran Dana CSR BI Melalui Rekening Yayasan

Berita Terbaru