APAKABARNEWS.COM – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bercerita soal pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo di Batutulis, Bogor, Jawa Barat.
Hasto Kristiyanto juga merespons informasi yang menyebut pertemuan Megawati dengan Jokowi membahas pencapresan Anies Baswedan.
Hasto membantah pertemuan Megawati dengan Jokowi terkait dengan deklarasi Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada kaitannya dengan itu,” kata Hasto usai gelar wicara “HUT ke-77 TNI adalah Kita. Sejarah, Kepeloporan, dan Desain Masa Depan TNI” di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu.
Hasto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Jokowi pada Sabtu (8/10) itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan baik di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batutulis.
Alasan dipilihnya Batutulis sebagai lokasi pertemuan, Hasto mengatakan daerah tersebut memiliki alasan historis.
Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat Megawati mempersiapkan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga:
CHiQ Tampil di IFA 2026: Dari Ekspansi Global Menuju Jangkauan yang Kian Kuat di Pasar Lokal
CHiQ Raih “AI Home Ecosystem Brand Award”, Hadirkan Pengalaman Gaya Hidup Cerdas Lewat Inovasi AI
“Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat.”
“Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara,” katanya.
Dia juga mengingatkan Pemilu 2024 adalah momentum dalam mempersiapkan pemimpin bangsa.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu.
Baca Juga:
Konferensi Promosi Pariwisata Budaya Henan dan Pameran Budaya Heluo Digelar di Indonesia
Hisense Perpanjang Kemitraan dengan UEFA sebagai Sponsor Resmi UEFA EURO 2028
Gupshup Meluncurkan Voice AI Platform Mandiri, Memperluas Interaksi Percakapan ke Panggilan Telepon
“Kami tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan.”
“Sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir (menimpa) 30 RT, itu dikatakan tidak sampai satu persen.”
“Politik itu bukan kalkulasi satu sampai lima persen, tapi tanggung jawab bagi bangsa dan negara,” katanya.***









