APAKABARNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani turut bersuara atas dicabutnya PPKM di seluruh Indonesia oleh pemerintah pada Jumat, 30 Desember 2022.
“Prinsip pencabutan PPKM ini harusnya saintifik dan evidence based research yang melibatkan para pakar, ahli kesehatan, dan epidemiolog. Apakah hal ini sudah dilakukan pemerintah?”
“Jangan sampai pertimbangan yang dilakukan hanya sebatas ekonomi dan investasi,” kata Netty dalam keterangan media, Sabtu, 31 Desember 2022.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
PKS Optimis pasangan Anies – Sohibul Menang Pilkada Jakarta 2024, akan Gandeng Partai Nasdem dan PKB
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Cirebon-Indramayu ini juga mengingatkan potensi lonjakan kasus Covid-19 sebagaimana yang terjadi di China.
“China saja cakupan vaksinasinya sudah di atas 90 persen tapi masih ada lonjakan kasus, bagaimana dengan Indonesia?”
“Saat ini negara-negara lain sudah memperketat akses masuk untuk para pelancong dari China,” jelasnya.
Baca Juga:
Keberagaman Bukan Alasan untuk Pecah Belah, PKS: Seyogianya Jadi Modal bagi Persatuan
Juru Bicara Anies Baswedan Sebut Sandiaga Uno Berpeluang Diusung PKS Bersama Anies
PKS dan NasDem Belum Bahas Sosok Calon Presiden, Begini Alasan Politisi PKS Sohibul
“Indonesia juga tengah menghadapi libur sekolah dan tahun baru yang membuat mobilitas masyarakat akan meningkat signifikan.”
“Jangan sampai justru pemerintah abai dan lepas tangan menyerahkan penanganan Covid-19 ke masyarakat,” bebernya.
Netty juga mempertanyakan dampak dari pencabutan PPKM tersebut terhadap aspek-aspek ikutan lainnya.
“Implikasi pencabutan PPKM terhadap pembiayaan penanganan kasus Covid-19, bagaimana pemerintah melakukan mitigasinya.”
Baca Juga:
PD Berharap Partai Koalisi Segera Deklarasikan Anies Baswedan Capres Pemilu 2024
Sufmi Dasco Sebut Usulan Pembentukan Pansus Minyak Goreng akan Dibawa ke Bamus
Seribu Vaksin Disiapkan untuk Pekerja Pelabuhan Tanjung Perak
“Begitu juga vaksin, testing dan sebagainya. Apakah hal ini akan dibebankan kepada masyarakat yang juga terdampak secara ekonomi akibat Covid-19?” ungkap Netty.***
.