Home / Nusantara

Jumat, 22 April 2022 - 10:34 WIB

Wakil Bupati Bogor Iwan Minta agar PT Balina Agung Jangan Bertindak Semena-mena

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. (Dok. Apakabarbogor.com/Iwan)

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. (Dok. Apakabarbogor.com/Iwan)

APAKABAR NEWS – Pengrusakan aset negara berupa saluran Daerah Irigasi (DI) Cikereteg Rancamaya. Yang dilakukan pihak PT. Balina Agung perkasa (BAP), perusahaan ekpedisi pengangkut air kemasan galon ternama aqua.

Kini, kian disoroti banyak pihak. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga angkat bicara. Ia mengaku, terkait pemberitaan tersebut sudah sampai pada nya.

“Pihak perusahaan dalam melakukan pembangunan tidak bisa semena – mena semua ada aturan nya, seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, ” Kata wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Wakil Bupati juga menjelaskan, akan menindak lanjuti pada siapapun perusak aset negara karena, semua ada aturannya, bisa dilakukan proses melalui rislah, atau ganti rugii.

Baca Juga:  Baznas Bedah Mushola, Ini Kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan

“Pada perusak aset negara jelas sanksinya ini pidana, ” ujarnya, saat menyambut kedatangan kunjungan presiden jokowi ke ciawi, Kamis 21 April 2022.

Seperti di pemberitaan sebelum nya
Praktisi hukum Maman Usman Rasidi yang juga penasehat bidang hukum dari pegiat pelestati lingkungan
(Pepeling) Bogor Raya.

Mengenai pengrusakan terhadap aset negara oleh salah satu pihak merugikan pihak lain nya, ancaman nya sanksi pidana.

Trdapat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang sangat jelas mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Baca Juga:  Memasuki Pekan ke 4, Begini Kondisi Terkini Banjir Kabupaten Pulang Pisau Kalteng

“Jelas ya hukumannya 2 tahun 8 bulan Penjara, sepanjang unsur deliknya terpenuhi secara sempurna,” jelasnya.

Diakui Maman, memang dalam UU nomor 1 tahun 2004, tentang UU perbendaharaan negara tidak mengatur sanksi pidana didalamnya. Akan tetapi, negara dapat menggunakan instrumen hukum pidana umum bagi pihak-pihak yang diindikasikan melakukan tindak pidana terhadap aset negara, oleh siapapun tanpa terkecuali.

Baca Juga:  Sudah 34 Korban Meninggal Dunia Akibat Gempa Berkekuatan M6,2 di Sulawesi Barat

Maman mengungkapkan, didalam UU perbendaharaan negara tidak ada aspek pidananya. Namun lembaga bantuan hukum (LBH) banyak mengatur masalah administratif.

“Jadi referensinya kembali ke KUHP pidana, karena kental di pidananya, jika isu yang diangkat masalah pengrusakan,” tandasnya.

Kiranya menjadi catatan penting, bahwa saat ini pemerintah sedang serius melakukan pemulihan atau pengembalian aset-aset negara. Sehingga langkah apapun akan ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan pemulihan aset dimaksud.

“Pemerintah juga sebenarnya bisa gugat secara perdata, referensi KUHP perdata, perbuatan melawan hukum.
Jadi proses pemeriksaannya bisa secara pidana maupun perdata,” tutur Maman. (Wan)

Share :

Baca Juga

Nusantara

16 Korban Masih Belum Ketemu, BNPB dan DPR Tinjau Longsor Sumedang

Nusantara

Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Keluarkan Lagi 6 Kali Guguran Lava Pijar

Nusantara

1 Terkait Persetubuhan dan 6 Aniaya Korban, Polisi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Malang

Nusantara

Terkait Kasus Pemalsuan Surat dalam RUPS, Tjong Samuel Laporkan Ati Sugiharti

Nusantara

Bupati Sleman Menjadi Positif Covid-19 Setelah Seminggu Divaksin, Apa Penyebabnya

Nusantara

Longsor Kembali Terjadi, Sebanyak 11 Warga Desa Cihanjuang Meninggal Dunia

Nusantara

Gempa Bumi Magnitudo 4,9 Gucang Kecamatan Obi di Halmahera Selatan, Maluku Utara

Nusantara

Akhirnya Bareskrim Setop Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu Cagub Sumbar, Ini Alasannya