APAKABARNEWS.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menilai kriteria penerima Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang harus dipenuhi petani sawit, akan mengeksklusi (mengeluarkan) sebagian masyarakat untuk mendapatkan program tersebut.
Meskipun tujuannya baik, namun kriteria itu hanya berdampak bagi sebagian masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Terkait dengan PSR. Tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan dana PSR tersebut.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa kriteria itu sendiri sebenarnya baik tujuannya, namun itu akan mengeksklusi sebagian masyarakat,” katanya kepada Parlementaria, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 18 November 2022.
Sihar melanjutkan, komponen anggaran dalam program BPDPKS ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Bio Diesel.
Adapun kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan Program PSR, misalnya, surat keterangan di luar kawasan hutan, surat keterangan bukan di atas lahan gambut, surat keterangan tidak tumpang-tindih dengan HGU.
Namun demikian, menurut Sihar, kriteria itu tidak memberikan kesempatan bagi kelompok yang lainnya.
“Apabila (kriteria) itu dipenuhi, tentunya kan yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana PSR itu kan berarti mereka yang di luar daripada tiga kriteria tersebut, dan otomatis hanya sebagian yang bisa menerima,” imbuhnya.
Sementara, komponen anggaran kedua untuk Bio Diesel berkaitan dengan dana pungutan ekspor.
Menurut Sihar, hal itu berkorelasi dengan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekspor dengan melihat dan menyinergikan dengan kondisi di lapangan.
“Sehingga, (hal ini menimbulkan) ketidakpastian atau kerancuan. Karena bagaimana pun juga di lapangan ini banyak pihak yang terlibat. Misalnya ketika kita ingin ekspor tentu ada perjanjian antara eksportir dan importir.”
Baca Juga:
“Kemudian perlu ada kapal pengangkutan, lalu perlu ada antrian di pelabuhan. Ini semuanya ada komponen-komponen biaya yang sudah fixed, yang sudah pasti ketika kontrak jual beli tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak,” tambahnya.
Sehingga, menurut politisi PDI-Perjuangan ini, ketika ada kebijakan yang overlap-ing dengan kondisi di lapangan, maka akan menimbulkan ketidakpastian.
Sehingga dibutuhkan sinergitas di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang perlu dikomunikasikan lebih dekat, agar data yang digunakan valid, akurat dengan kondisi pasar, dan kerancuan pun bisa ditiadakan.
“Dengan demikian ekspor bisa kita dorong. (Tapi) bisa kita tahan tergantung kebutuhan akan CPO untuk minyak goreng. Ini juga akan berakibat pada harga tandan buah segar daripada masyarakat.
Ini pula yang akan nanti membuat masyarakat mengambil keputusan bagi dirinya apakah akan mendaftar sebagai peserta penerima Peremajaan Sawit Rakyat atau tidak,” katanya.
Dengan demikian, Sihar meminta agar BPDPKS dapat membuat suatu kebijakan yang bisa diprediksi dan diantisipasi.
Sehingga, ada perencanaan yang cukup panjang dan memberikan waktu bagi banyak pihak untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan, baik perubahan kebijakan, maupun perubahan di lapangan.
“Karena sawit ini juga rentan terhadap harga soybean (kedelai), terhadap harga minyak dunia. Jadi, banyak faktor yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan di lapangan,” tandasnya.
Di sisi lain, terkait sosialisasi dana PSR dari BPDPKS kepada Pemerintah Daerah, Sihar meyakini bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
Hanya saja, menurutnya, domisili masyarakat tersebar tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pelosok-pelosok desa. Sehingga, dirinya meminta sosialisasi di tingkat pelosok dapat dimaksimalkan.
“Tapi, (masyarakat yang) masih (tinggal di) tingkat desa ini masih banyak lagi. Bahkan mereka mungkin juga sulit dijangkau karena mereka juga sibuk bekerja di lapangan. Jadi sosialisasi telah dilakukan, hanya saja perlu lebih sering mengumpulkan lebih banyak rakyat itu sendiri. ”
“Juga secara langsung (disampaikan) supaya dari mulut ke mulut dia (masyarakat) bisa bercerita ke temannya. Jadi, intinya mungkin perlu juga berbagai metode yang dipakai dalam menyosialisasikan Program dari BPDPKS terkait dengan dana PSR,” tutupnya.***
