Home / Politik

Selasa, 1 Desember 2020 - 16:01 WIB

Abdul Kharis minta Pemerintah Batalkan ‘Calling Visa’ untuk Israel

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. /Doc. Dpr.go.id,

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. /Doc. Dpr.go.id,

APAKABAR NEWS –  Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya. 

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, ketika pemerintah membuat peraturan, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Untuk itu, ia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

Baca Juga:  Rumah Ibunda Menko Mahfud MD ‘Diteror’ Massa, Polri Jelaskan Kronologisnya

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.”

“Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan,” tegas Kharis dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin 30 November 2020.

Baca Juga:  SPDP Terbit, Habib Rizieq dan Mantu Dijerat Kasus Kerumunan dan Penghasutan

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI. 

“Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu ‘Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,’ sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham di dalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri,” jelas Kharis.

Baca Juga:  PPWI Minta Polisi Ajak Wartawan Ungkap Kasus Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI

Perlu diketahui pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012. 

Share :

Baca Juga

Politik

Sebenarnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Politik

Kasus Surat Jalan Palsu, Anita Kolopaking Divonis 2,5 Tahun Penjara

Politik

Advokat Alvin Lim Kembali Dilaporkan Nasabah Fikasa ke Polda Metro Jaya

Politik

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Politik

Menjelang Pilkada Serentak 2020, Tren Pelanggaran Netralitas Meningkat Tajam

Politik

Setelah Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, Siapa Giliran Berikutnya

Politik

Inilah Kisah 4 ABK Korban Penyanderaan yang Bisa Lolos dari Kelompok Abu Sayyaf

Politik

Komnas HAM Dalami Fakta-fakta Terkait Dugaan Penembakan Anggota FPI