APAKABARNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dengan alasan kegentingan yang memaksa.
“Kalau memang mau lebih cepat pengesahannya dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan Pemerintah,” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat 7 April 2023.
Pernyataan tersebut ia utarakan sebagai solusi untuk mempercepat penyelesaian Undang-Undang Perampasan Aset.
Hingga saat ini, kata HNW, Pemerintah belum menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Baca Juga:
Momen Kebersamaan Wartawan Istana Foto Bareng Prabowo Subianto, Kenakan Kacamata Hitam
Puji Presiden Jokowi Lagi, Prabowo Subianto: Jokowi Pemimpin yang Ikhlas, Saya Terus Belajar
Baca artikel penting lainnya di media online Terkinipost.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Padahal, keberadaan UU Perampasan Aset penting untuk menyelesaikan berbagai kasus seperti kasus transaksi janggal Rp349 triliun.
Oleh karena itulah, HNW mendorong Pemerintah untuk segera merampungkan draf RUU Perampasan Aset agar dapat segera disahkan oleh DPR.
“Itu akan bisa cepat disetujui oleh mayoritas mutlak partai dan fraksi di DPR,” ujarnya.
Baca Juga:
Ketua Relawan Yakin Calon Presiden Pemberani Pilihan Jokowi Ada di Sandiaga Uno
Sesuai Kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU, Pemilu Dlaksanakan pada 14 Februari 2024
Soal Perppu Terkait Perampasan Aset, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: Kegentingan yang Memaksa
Namun, tutur HNW, yang tidak kalah penting dari isu hadirnya RUU Perampasan Aset ini adalah komitmen penegak hukum untuk menggunakan instrumen hukum ini dengan berani, jujur, dan benar.
Pasalnya, selama ini, sudah banyak UU sejenis yang dihasilkan, tetapi pada praktiknya tidak banyak diimplementasikan di lapangan.
Misalnya, terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan menjadi UU sejak 2010, tetapi hingga saat ini masih minim sekali digunakan.
“Jadi, regulasi yang dibutuhkan berupa RUU Perampasan Aset itu harus seiring sejalan dengan terus dilakukannya reformasi terhadap penegak dan penegakan hukum di Indonesia, agar tujuan dari hadirnya RUU ini dapat diwujudkan,” kata HNW.***
Baca Juga:
Pernah Jadi Pengawal Presiden Jokowi, Mayjen TNI Mohamad Hasan Menjadi Pangdam Jaya
Heru Budi Hartono akan Lakukan Evaluasi terhadap Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara
Kemenangan Bukan Hanya untuk Partai Gerindra, Sugiono: Juga bagi Bangsa Indonesia
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Apakabarnews.com, semoga bermanfaat.