Alasan Kegentingan yang Memaksa, Presiden Jokowi Diminta untuk Terbitkan Perppu Perampasan Aset

- Pewarta

Sabtu, 8 April 2023 - 10:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid. (Dok. Mpr.go.id)

Wakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid. (Dok. Mpr.go.id)

APAKABARNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dengan alasan kegentingan yang memaksa.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Kalau memang mau lebih cepat pengesahannya dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan Pemerintah,” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat 7 April 2023.

Pernyataan tersebut ia utarakan sebagai solusi untuk mempercepat penyelesaian Undang-Undang Perampasan Aset.

Hingga saat ini, kata HNW, Pemerintah belum menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Baca artikel penting lainnya di media online Terkinipost.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Padahal, keberadaan UU Perampasan Aset penting untuk menyelesaikan berbagai kasus seperti kasus transaksi janggal Rp349 triliun.

Oleh karena itulah, HNW mendorong Pemerintah untuk segera merampungkan draf RUU Perampasan Aset agar dapat segera disahkan oleh DPR.

“Itu akan bisa cepat disetujui oleh mayoritas mutlak partai dan fraksi di DPR,” ujarnya.

Namun, tutur HNW, yang tidak kalah penting dari isu hadirnya RUU Perampasan Aset ini adalah komitmen penegak hukum untuk menggunakan instrumen hukum ini dengan berani, jujur, dan benar.

Pasalnya, selama ini, sudah banyak UU sejenis yang dihasilkan, tetapi pada praktiknya tidak banyak diimplementasikan di lapangan.

Misalnya, terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan menjadi UU sejak 2010, tetapi hingga saat ini masih minim sekali digunakan.

“Jadi, regulasi yang dibutuhkan berupa RUU Perampasan Aset itu harus seiring sejalan dengan terus dilakukannya reformasi terhadap penegak dan penegakan hukum di Indonesia, agar tujuan dari hadirnya RUU ini dapat diwujudkan,” kata HNW.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Apakabarnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

KPK Periksa Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Kasus Kerja Sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama
Polindra, Siapkan Generasi Emas di Era Society 5.0
Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo
Sertifikat Lisensi BNSP untuk LSP IKEPAMI, Dukung Peningkatan Kualitas SDM Pasar Modal
Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan
Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Almarhum Tanri Abeng Adalah Sosok Senior yang Sering Membantunya
Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Sosok yang Berjasa Besar untuk Negeri Ini
Kementerian Agama Dituding Langgar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan DPR Terkait Jumlah Kuota Haji
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 28 Juni 2024 - 19:37 WIB

Empat Hari Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu, BNSP Berhasil Tingkatkan Kompetensi 40 Peserta LSP

Senin, 24 Juni 2024 - 19:21 WIB

BNSP Gelar Diskusi Panel di Rakor LSP P2 UPTP, Fokus pada Kebijakan dan Strategi Sertifikasi Kompetensi

Rabu, 12 Juni 2024 - 09:56 WIB

Peran Penting LSP Pustakawan Dalam Menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Bagi Profesi Pustakawan

Sabtu, 11 Mei 2024 - 19:01 WIB

Ketua BNSP Dukung Penuh Acara Halal Bihalal & Webinar Master Asesor oleh PMAI

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:51 WIB

Forum Komunikasi LSP ASTRA Group Jadi Sorotan dalam Diskusi dengan BNSP

Kamis, 25 April 2024 - 13:12 WIB

BNSP: Universitas Pertahanan RI Terima Sertifikasi Licensi dari BNSP

Selasa, 16 April 2024 - 21:19 WIB

Diskusi Strategis: Peran PROPAMI dan LSP Pasar Modal dalam Industri Keuangan di BNSP

Selasa, 16 April 2024 - 06:21 WIB

Menjalin Kerjasama: LSP Perbankan dan Asosiasi Bersatu di BNSP untuk Merayakan Idul Fitri

Berita Terbaru

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G dapat dibeli di Blibli.com dengan cicilan 0% yang ditawarkan Blibli sebagai bagian dari perayaan ulang tahun mereka. (Dok. Blibli)

Lifestyle

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Semakin Layak Dibeli

Senin, 22 Jul 2024 - 15:40 WIB

Adidas Samba. (Dok. Blibli.com)

Lifestyle

Rekomendasi Adidas Samba: Sejarah dan Pilihan Terbaik di Blibli

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:41 WIB