APAKABAR NEWS – Departemen Luar Negeri AS akan meninjau ulang bantuan luar negerinya ke Myanmar setelah menyimpulkan pengambilalihan militer di negara Asia minggu ini merupakan kudeta, kata para pejabat pada hari Selasa
Presiden Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan di Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada Senin pagi 1 Februari 2021.
Washington belum melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan.
Atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, berusaha menelepon militer Myanmar setelah kudeta, tetapi tidak dapat terhubung, kata seorang pejabat AS pada hari Selasa, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 3 Februari 2021.
Baca Juga:
Perpecahan di Aparatur Negara Myanmar, Militer Terpecah
Kerja Sama di Bidang Kemiliteran Mulai Dibahas oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan
Di bawah hukum AS, penilaian bahwa kudeta telah terjadi secara otomatis membatasi bantuan AS.
Kudeta tersebut merupakan pukulan signifikan bagi pemerintahan Biden dan upayanya untuk membentuk kebijakan Asia-Pasifik yang kuat untuk melawan Cina.
BACA JUGA: Jatimraya.com, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa di Provinsi Jawa Timur, dan nasional.
Banyak dari tim kebijakan Asia Biden adalah veteran pemerintahan Obama, yang setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2016 memuji pekerjaannya untuk mengakhiri pemerintahan militer beberapa dekade di Myanmar sebagai pencapaian kebijakan luar negeri yang utama.
Baca Juga:
Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Terhadap Dua Anggota Junta Militer Myanmar
Kedubes RI di Myanmar Didemo, Alasannya Jakarta Dianggap Dukung Pemilu Usulan Militer
Kudeta Militer di Myanmar Dinilai Mencoreng Citra Demokrasi ASEAN
Halaman : 1 2 Selanjutnya
