Instruksi Tito soal Prokes Bukan Fasilitas untuk Mencopot Kepala Daerah

- Pewarta

Jumat, 20 November 2020 - 16:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. /instagam.com /@titokarnavian

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. /instagam.com /@titokarnavian

APAKABAR NEWS – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid SH MH mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Sebab, menurutnya, instruksi Mendagri terkait pengendalian penyebaran Corona Virus Diesase tersebut bukan produk hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah “rechtsregel” yang mempunyai sifat memaksa,

“Instruksi Mendagri No.6/2020 bukan fasilitas hukum untuk pemberhentian kepala daerah. Pada hakikatnya suatu instruksi merupakan perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau petunjuk dari atasan kepada bawahan jika dalam sebuah lingkungan instansi atau jabatan.”

“Dengan demikian secara teoritis Beleeid atau Instruksi itu bukan merupakan produk yang bersifat hukum yang pada dasarnya memuat perangkat norma dan kaidah,” ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, di jakarta, Jumat (20/11/2020).

Dalam teori perundang-undangan, instruksi tidak berada dalam struktur dan hirarkis peraturan perundang-undangan, dan jika mengacu pada UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang undangan terdiri dari : a. UUD NRI Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/Perpu; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f.Perda Provinsi; g. Perda kab/kota.

“Dengan demikian maka Beleeid selain dari jenis perundang undangan seperti yang diatur oleh UU PPP adalah bukan bersifat “regeling”/mengatur yang dapat mengatur sanksi ataupun larangan terhadap sesuatu,” kata Bachmid.

Berita Terkait

Kaesang Pangarep Sebut Ridwan Kamil Jagoan dari Partai Golkar dan Layak Berkontestasi di Pilkada Jakarta
Pilkada Jateng, Partai Gerindra Buka Peluang Dukung Pasangan Kaesang Pangarep dan Ahmad Luthfi
Partai Golkar Tanggapi Potensi Ridwan Kamil Berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jawa Barat
Kaesang Pangarep Mulai Angkat Bicara Soal Sosok Kepemimpinan di Jateng, Jelang Pilkada Jawa Tengah 2024
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Mengaku Memiliki Resep untuk Tingkatkan Elektoral Partai dari Jokowi
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Diusulkan Partai Demokrat Jakarta Jadi Cagub Jakarta 2024
PKS Optimis pasangan Anies – Sohibul Menang Pilkada Jakarta 2024, akan Gandeng Partai Nasdem dan PKB
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:32 WIB

Polindra, Siapkan Generasi Emas di Era Society 5.0

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:12 WIB

Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:10 WIB

Sertifikat Lisensi BNSP untuk LSP IKEPAMI, Dukung Peningkatan Kualitas SDM Pasar Modal

Sabtu, 29 Juni 2024 - 14:20 WIB

Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Senin, 24 Juni 2024 - 13:19 WIB

Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Almarhum Tanri Abeng Adalah Sosok Senior yang Sering Membantunya

Senin, 24 Juni 2024 - 10:24 WIB

Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Sosok yang Berjasa Besar untuk Negeri Ini

Minggu, 23 Juni 2024 - 10:43 WIB

Kementerian Agama Dituding Langgar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan DPR Terkait Jumlah Kuota Haji

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP dan TUK LPK Geweld Batam Sertifikasi 149 CPMI Welder untuk Industri Korea Selatan, Kualitas yang Diakui

Berita Terbaru

Adidas Samba. (Dok. Blibli.com)

Lifestyle

Rekomendasi Adidas Samba: Sejarah dan Pilihan Terbaik di Blibli

Jumat, 19 Jul 2024 - 19:41 WIB