Home / Nasional

Senin, 23 November 2020 - 12:34 WIB

Jangan Mendowngrade TNI ke Level Teknis Kewenangan Lembaga Lain

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim (UMI) Indonesia Dr. Fahri Bachmid SH MH . /Dok. Fahri Bachmid

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim (UMI) Indonesia Dr. Fahri Bachmid SH MH . /Dok. Fahri Bachmid

APAKABAR NEWS – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim (UMI) Indonesia Dr. Fahri Bachmid SH MH menejalaskan tentang kedudukan, tugas dan wewenang TNI setelah keputusan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab yang menuai polemik.

Menurut Fahri Bachmid,Pangdam Jaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang jika mengacu pada tugas pokok serta peran TNI dalam sebuah negara demokrasi berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
 
TNI sebagai organ konstitusional, menurut Fahri Bachmid, berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, baik dalam konteks penggunaan kekuatan, operasi militer untuk perang, maupun operasi militer non perang.

Baca Juga:  Sinovac Dituding Sebagai Vaksin Paling Lemah, Jubir Vaksinasi Covid Klarifikasi Begini

Sehingga tidak boleh ada langkah sepihak serta subjektif yang diambil oleh seorang Panglima dengan alasan apapun, karena ada otoritas politik yang berwenang untuk itu, yaitu Presiden bersama DPR.  Hal tersebut, menurut Fahri  sejalan dengan ciri khas demokrasi konstitusional
 
“Gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak  sewenang-wenang terhadap warga negaranya.”

Baca Juga:  Jelang Vaksinasi Covid-19, Mendagri Imbau Masyarakat Disiplin Protokol Kesehatan

“Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah itu tercantum dalam konstitusi. Dan itu itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional goverment), atau (limited goverment, restrained goverment),” papar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2020.
 
“Sehingga idealnya Pangdam Jaya harus bertindak berdasarkan kewenangan yang sah-legal, serta tidak dibenarkan secara hukum bertindak secara sewenang-wenang yang mengarah pada suatu “eigenrichting” yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara hukum serta supremasi konstitusi,” katanya.

Baca Juga:  Karir Politik Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan di Ujung Tanduk, Dianggap Terlalu Ambisius

Share :

Baca Juga

Nasional

Tiba-tiba Sufmi Dasco Nyatakan Tak Berminat Jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Ada Apa?

Nasional

Di Kabupaten Lumajang 5 Meninggal Dunia Akibat Gempa Malang Termasuk pasutri, Ini Penyebabnya

Nasional

Sekelabatan Cahaya Hijau di Dekat Gunung Merapi Viral di Medsos, Ini Keterangan LAPAN

Nasional

Let the Young Take The Lead, Biarkanlah yang Muda yang Memimpin

Nasional

Jubir Wapres Bilang, Belum Ada Wacana Mar’uf Amin Bertemu HRS

Nasional

Media Hallo Apakabar Group Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2021

Nasional

Tiba di Tanah Air, 12 Pekerja Migran Indonesia Korban Penipuan di Negara Kamboja

Nasional

Ini yang Dilakukan AMDI dan Densus Digital, Salah Satunya Salurkan Iklan