APAKABAR NEWS – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin atas kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar pada hari Senin, 1 Februari 2021 kemarin.
Fadli menilai kudeta di Negeri Pagoda Emas itu tidak hanya sebagai kemunduran demokrasi bagi Myanmar, namun juga bisa mempengaruhi persepsi dunia terhadap praktik demokrasi di ASEAN.
“Sebagai anggota parlemen, saya sangat prihatin, sebab kudeta itu dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan. Ini buruk bagi demokrasi,” ungkap Fadli Zon dalam siaran persnya, Selasa 2 Februari 2021.
Oleh karenanya, politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN, perlu segera merespon tentang hal itu.
Baca Juga:
Perpecahan di Aparatur Negara Myanmar, Militer Terpecah
Gerindra Belum Dapat Informasi Soal Mantan Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko akan Bergabung
Cari Jalan Keluar Atasi Konfik, Indonesia Tawarkan Jalan Tengah Sikapi Perang Rusia Ukraina
Lebih lanjut dijelaskan Fadli, hingga 2011 silam, Myanmar memang diperintah oleh angkatan bersenjata.
Namun, sesudah itu mereka melakukan reformasi demokrasi dan mengakhiri kekuasaan militer.
Kudeta militer yang terjadi kemarin telah menarik mundur proses demokrasi yang sudah berjalan, dan Fadli sangat menyayangkan hal itu terjadi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
