Puan Serukan DPR Turun Tangan Hadapi Resesi, Tapi Banyak Produk UU DPR yang Percepat Resesi

APAKABAR NEWS – Ancaman Resesi ekonomi global tahun 2023 semestinya memberikan kesadaran kepada penyelenggara negara.

Bahwa saat ini bukan saatnya untuk menggunakan APBN untuk proyek-proyek yang tidak produktif menghasilkan pendapatan negara.

Peningkatan suku bunga sudah mulai dilakukan oleh bank-bank sentral sebagai treatment untuk mengatasi inflasi.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Ancaman Resesi Ekonomi Global Semakin Nyata, Seharusnya Indonesia Jangan Lengah

Memilih Cawapres untuk Anies Baswedan Tidak Perlu Jelimet, Berikut Ini Syaratnya

Pedagang Pasar Legi Solo Minta Disediakan WIFI, Belanja di Pasar Bisa Pakai QRIS

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akan ada kondisi yang memaksa bank sentral untuk meningkatkan suku bunya secara ekstrim.

Hal ini secara tidak langsung memicu kepada resesi ekonomi global. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam laporan Bank Dunia mengenai resesi global yang akan terjadi.

Media memberitakan bahwa Ketua DPR Puan Maharani menyerukan DPR untuk turun tangan menghadapi ancaman resesi global. Dia menyampaikan hal ini dalam pertemuan P20.

Dalam forum ini Puan Maharani menuturkan perlunya penguatan implementasi ekonomi digital dan ekonomi hijau menjadi ekosistem yang inklusif.

Melalui implementasi mengembangkan kemudahan berusaha, bank digital, pajak karbon, dan energi baru dan terbarukan.

Ini juga harus dikritisi karena pada kenyataannya DPR saat ini gampang meloloskan UU yang justru merugikan ketahanan ekonomi negara.

Sehingga imunitas keuangan negara bisa rapuh dan menambah kerentanan negara dalam menghadapi resesi global.

Sebut saja salah satunya adalah Royalti 0% dari pengusaha batu bara yang dituangkan dalam Pasal 39 UU Omnibus Law Cipta Kerja. Juga UU IKN yang minim proyeksi pendapatannya terhadap APBN.

Dalam hal ekonomi hijau dan energi baru dan terbarukan pun saat ini masih belum ada dorongan signifikan dari DPR.

Kenyataannya saat ini masih tergantung dari import BBM. Saat ini mulai digalakan kendaraan energi listrik.

Dan beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa ada kelebihan quota listrik yang belum terdistribusikan sehingga ada upaya untuk menghilangkan daya 450VA.

Persoalannya adalah, energi listrik sendiri 60% menggunakan bahan bakar batubara yang tingkat polusinya sangat tinggi.

Sementara DPR kurang mendorong agar BUMN Pertamina bisa memproduksi Biofuell yang semestinya ini menjadi solusi dalam penyediaan energi baru terbarukan.

Intinya seruan-seruan yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani masih belum sinkron dengan kiprah DPR selama ini.

Dimana regulasi-regulasi yang disyahkan lebih mempercepat terjadinya resesi.

Opini: Ahmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Apakabarnews.com, semoga bermanfaat.