Rapimnas Dekopin 2023: Mendorong Revisi RUU Koperasi untuk Keberlanjutan

- Pewarta

Minggu, 5 November 2023 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin telah resmi dibuka dengan megah di Hotel Mercure Ancol, Sabtu 4 hingga 6 November 2023. (Doc.Ist)

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin telah resmi dibuka dengan megah di Hotel Mercure Ancol, Sabtu 4 hingga 6 November 2023. (Doc.Ist)

APAKABARNEWS.COM – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin telah resmi dibuka dengan megah di Hotel Mercure Ancol, dan akan berlangsung hingga 6 November 2023.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Acara prestisius ini telah menarik perhatian sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, dan Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Penasihat Dekopin, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UMKM, Ahmad Zabadi, para ketua induk-induk koperasi, serta 28 ketua Dekopinwil dari seluruh Indonesia, dan tamu undangan khusus.

Salah satu topik sentral dalam Rapimnas ini adalah sejumlah peraturan hukum terkait dengan koperasi.

Dalam pembukaan, Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, mengutarakan keprihatinan tentang beberapa isu penting dalam regulasi koperasi.

Salah satunya adalah syarat mendirikan koperasi dalam UU Omnibus Law yang memungkinkan 9 orang atau lebih untuk mendirikan sebuah koperasi.

Menurut Nurdin, hal ini dapat menimbulkan masalah dengan munculnya koperasi-koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang sejati.

“Ketentuan ini seakan memberi peluang kepada keluarga-keluarga kaya untuk membentuk koperasi dan menjalankan bisnis simpan pinjam kepada anggota dan masyarakat umum.

Dengan hanya 9 orang, satu keluarga besar sudah bisa membentuk koperasi,” ungkap Nurdin.

Nurdin Halid juga menggarisbawahi kurangnya perhatian pada koperasi dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ia berpendapat bahwa negara seharusnya membentuk LPS Khusus Koperasi mengingat jumlah anggota koperasi yang sangat besar.

Tidak hanya itu, ketua umum Dekopin juga mengecam pembatalan mendadak pengesahan RUU Koperasi Tahun 2019, yang sudah disetujui di Rapat Tingkat I di Komisi VI dan tinggal menunggu pengesahan di Sidang Paripurna DPR RI.

Ia mengungkapkan kekhawatiran tentang pengaruh kekuatan kapitalis yang tidak ingin melihat koperasi tumbuh dan berkembang.

“Oleh karena itu, Dekopin menentang pembahasan RUU baru versi pemerintah yang dijadwalkan pada akhir tahun 2023.

Kami mengusulkan agar DPR RI hasil pemilihan umum legislatif 2024 untuk mengkaji kembali dan menetapkan RUU tahun 2019 yang sudah cukup ideal,” tegas Nurdin.

Rapimnas Dekopin 2023 bertujuan untuk menyampaikan pesan politik Gerakan Koperasi Indonesia agar pembahasan RUU versi pemerintah oleh DPR RI pada akhir tahun 2023 ditunda hingga setelah Pemilu 2024.

Menurutnya, RUU tersebut memiliki potensi untuk mengancam posisi, fungsi, dan peran Dekopin dalam mengoordinasikan gerakan koperasi di Indonesia.

Nurdin Halid juga memberikan beberapa alasan mengapa RUU versi pemerintah dianggap berbahaya bagi gerakan koperasi.

Salah satunya adalah pengabaian terhadap keberadaan LPS Khusus Koperasi.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan pengawasan koperasi yang dianggap berbahaya dan tidak melibatkan Dekopin sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyusunan RUU Koperasi.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Rapimnas Dekopin 2023 akan merekomendasikan agar DPR RI hasil Pemilu 2024 mempertimbangkan untuk merevisi RUU tersebut, termasuk mengesahkan RUU Tahun 2019 yang telah disusun dengan matang sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan dan kepentingan gerakan koperasi.

Nurdin Halid juga menekankan pentingnya mengembangkan koperasi sebagai pilar ekonomi yang didasarkan pada sumber daya alam dan budaya.

Ia menyatakan bahwa ini akan membantu menjaga budaya gotong-royong dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang cenderung individualistik.

Rapimnas Dekopin 2023 juga membahas visi-misi calon presiden dan wakil presiden yang berkaitan dengan Ekonomi Konstitusi dan peran koperasi dalam mewujudkannya.

“Ini diharapkan akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana Indonesia dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat Konstitusi dan Pancasila,” kata Nurdin, yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar.

Acara ini mencerminkan komitmen dan peran strategis Gerakan Koperasi Indonesia dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Diharapkan bahwa hasil dari Rapimnas Dekopin 2023 akan memberikan arah yang jelas bagi pergerakan koperasi di negeri ini dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan.

Berita Terkait

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Berdiri: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Pasar Internasional
Optimisme Pasar Naik, CSA Index Juni 2024 Mencapai 60: Pelaku Pasar Yakin IHSG Akan Menguat
OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Pentingnya Kompetensi untuk Daya Saing Global SDM
Ungkap Strategi Tingkatkan Lifting Minyak dan Gas Bumi, KESDM Targetkan PNBP SDA 2025 Rp112,20 Triliun
OJK Beri Ruang Tanggapan di Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Jasa Keuangan
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Dewan Pengawas LSP Pembiayaan Indonesia dan Komisioner BNSP Hadiri Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Pembiayaan Indonesia
Termasuk Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 11:17 WIB

Rekomendasi Tas Ransel JanSport di BliBli, Cocok untuk Gaya Simpel dan Kasual

Senin, 18 Maret 2024 - 14:43 WIB

Bergabung dengan PAFI untuk Kesehatan dan Pembangunan Farmasi Indonesia

Selasa, 5 Maret 2024 - 22:01 WIB

Jangan Sampai Salah, Ternyata Ini Perbedaan AC Inverter dan Low Watt!

Senin, 26 Februari 2024 - 18:53 WIB

Klinik Pasak Bumi: Pusat Terapi Khusus Pria, Terpercaya dan Bergaransi di Batam, Kepulauan Riau

Senin, 29 Januari 2024 - 21:00 WIB

Surga Kuliner Khas Nusantara Nur Corner Kini Hadir di Corner 28 Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel

Sabtu, 27 Januari 2024 - 12:37 WIB

Bahaya Menonton Film di Situs LK21-IndoXXI: 21 Alternatif Aman untuk Streaming

Sabtu, 30 Desember 2023 - 10:28 WIB

Pilihan Warna iPhone 13 Pro, Mana yang Paling Favorit?

Jumat, 29 Desember 2023 - 15:49 WIB

Layanan Jastip Mall, Apa Sih Manfaatnya?

Berita Terbaru