KLHK juga menambahkan beberapa program kegiatan terkait dengan seperti relokasi kewajiban rehabilitasi DAS (5 pemegang IPPKH), kajian kualitas air void dan potensi pemanfaatannya, fasilitasi percepatan pemulihan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, fasilitasi penyelesaian Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, kajian mikro zonasi (RTRW) berbasis pengendalian banjir, kajian relokasi pemukiman rawan banjir, Optimalisasi saluran drainase perkotaan, edukasi pengelolaan sampah dan pengembangan sistem peringatan dini banjir rob.
Wamen Alue Dohong berharap, Pemerintah Kalsel akan lebih banyak berperan dalam menyusun rencana aksi strategis ini. “Karena yang paling tahu kondisi adalah Pemerintah Kalsel,” imbuhnya.
Penyusunan hasil kajian secara menyeluruh terhadap penyebab banjir Kalsel dan rekomendasi penanganan yang bersifat komprehensif & integratif ini direncanakan selesai pada Bulan Desember 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah didapatkan hasil dari kajian tersebut, Wamen ingin agar dibahas pada rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
“Kalau sudah selesai semua ini, kita harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya untuk tindak lanjut, dan Rapat ini akan dipimpin Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi,” tegas Wamen Alue.
Turut hadir mendampingi Wamen LHK dalam rapat daring kali ini, Dirjen PPKL, Karliansyah, Dirjen PKTL, Sigit Hardwinarto, Dirjen Gakkum, Rasio Ridlo Sani, Dirjen PDASRH, Helmi Basalamah, dan Kepala Badan Litbang Inovasi, Agus Justianto, serta jajaran Pejabat Eselon II KLHK. (inf)
Halaman : 1 2
