APAKABAR NEWS – Departemen Luar Negeri AS akan meninjau ulang bantuan luar negerinya ke Myanmar setelah menyimpulkan pengambilalihan militer di negara Asia minggu ini merupakan kudeta, kata para pejabat pada hari Selasa
Presiden Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan di Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada Senin pagi 1 Februari 2021.
Washington belum melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi militer AS, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, berusaha menelepon militer Myanmar setelah kudeta, tetapi tidak dapat terhubung, kata seorang pejabat AS pada hari Selasa, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 3 Februari 2021.
Di bawah hukum AS, penilaian bahwa kudeta telah terjadi secara otomatis membatasi bantuan AS.
Kudeta tersebut merupakan pukulan signifikan bagi pemerintahan Biden dan upayanya untuk membentuk kebijakan Asia-Pasifik yang kuat untuk melawan Cina.
BACA JUGA: Jatimraya.com, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa di Provinsi Jawa Timur, dan nasional.
Baca Juga:
Perkuat Sistem Manajemen melalui Pelatihan Audit Internal ISO dengan Levner
RF ONLINE NEXT HADIRKAN ACARA KOMUNITAS KHUSUS UNTUK PEMAIN INDONESIA DI JAKARTA
Jin Jiang Hotels dan Trip.com Perkuat Kerja Sama Strategis untuk Garap Pasar ASEAN
Banyak dari tim kebijakan Asia Biden adalah veteran pemerintahan Obama, yang setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2016 memuji pekerjaannya untuk mengakhiri pemerintahan militer beberapa dekade di Myanmar sebagai pencapaian kebijakan luar negeri yang utama.
Halaman : 1 2 Selanjutnya







